PENGAWASAN BAGI TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA

Margareth Robin, 090214848 M (2005) PENGAWASAN BAGI TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2006-robinmarga-786-th12-06.pdf

Download (805kB) | Preview
[img]
Preview
Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2006-robinmarga-786-th12-06.pdf

Download (1MB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Pengawasan dan pelayanan keimigrasian di dasarkan pada prinsip-prinsip selektif, yaitu hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat dan bangsa dan negara Republik Indonesia, serta tidak membahayakan ketertiban dan keamanan serta tidak bermusuhan bagi rakyat maupun negara kesatuan Republik Indonesia. Pengawasan keimigrasian mencakup penegakan hukum keimigrasian, baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian. Pelaksanaan pengawasan orang asing di sini adalah orang asing baik pemegang ijin keimigrasian atau tanpa ijin keimigrasian, mulai saat masuk, berada atau akan meninggalkan Indonesia, yang melanggar atau tidak mengindahkan ketentuan. "keimigrasian Indonesia, dengan catatan bahwa pelanggaran tersebut digolongkan sebagai pelanggaran administratif'. Memasuki era liberalisasi pasar kerja babas, mobilitas tenaga kerja antar negara cenderung meningkat ditandai dengan adanya "request" dan "offer" dari negara anggota WTO kepada Indonesia yang meminta Indonesia, membuka kesempatan terhadap tenaga kerja profesional asing untuk dapat bekerja di Indonesia. Kebijakan ketenagakerjaan termasuk kebijakan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dalam menyikapi pada perubahan" multi dimensional tersebut harus tetap mengarah pada prinsip selektivitas dan satu pintu (one gate policy), sehingga kepentingan perlindungan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia dapat terlaksana tanpa mengurangi prinsip globalisasi dan pelaksanaan otonomi daerah. Dengan bergulirnya otonomi daerah, banyak daerah kabupaten yang Perda-nya yang mengatur ketenagakerjaan khususnya penggunaan TKA tidak sejalan dengan peraturan per undangan-undangan yang lebih tinggi. Kondisi demikian tidak menguntungkan bagi kepentingan iklim investasi keamanan pasar kerja dan keamanan negara dalam negeri. Fungsi lembaga keimigrasian dalam hal pengawasan terhadap keberadaan orang acing khususnya tenaga kerja asing menjadi sangat penting. Dalam mempekerjakan tenaga asing, harus mengajukan permohonan izin terlebih dahulu sesuai Pasal 42 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Prosedur pengajuan ijin TKA kadang-kadang rumit dan berbelit-belit hal ini tidak sejalan dengan konsep GAPS yang dalam ketentuannya salah satu pasalnya disebutkan untuk tidak me!akukan hambatan dalam masuknya TKA. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peraturan-peraturan perundangan tentang TKA dari segi pengawasan terutama di Papua keberadaan UU 13 Tahun 2003 dengan keberadaan GATS di era liberalisasi pasar kerja bebas. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian hukum dengan pendekatan terhadap peraturan "perundangan-undangan" dan yurisprodensi. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang diinventarisasi dan diidentifikasi untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya dilakukan sistematis terhadap bahan hukum, baik primer maupun sekunder. UU No. 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian untuk menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional, yaitu dengan penetapan prinsip, tata pengawasan, tata pelayanan terhadap arus keluar masuknya orang ke dan dari wilayah Indonesia sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan nasional. Ketentuan tentang segala hal yang menyangkut imigrasi di negara kita diatur oleh direktorat Jenderal Imigrasi yang berada di bawah Departemen Kehakiman. Masalah perizinan penggunaan tenaga kerja asing diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 3 Tahun 1990, dimana perizinan dilakukan melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Departemen Teknis Perizinan ini terkesan remit karena hams melewati beberapa meja sehingga memungkinkan sekali terjadi kolusi, korupsi dan nepotisme. Salah satu alternatif untuk mengatasi rumitnya perizinan tersebut adalah dengan pelayanan satu atap. Keputusan Menaker RI No. 291/MEN/1991 hanya membahas masalah tenaga kerja dalam lingkup wilayah timur Indonesia. Pernyataan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja sangat hertolak belakang dengan substansi dalam UU No. 13 Tahun 2003 dan UU No. 9 tahun 1992.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TH 12/06 Rob p
Uncontrolled Keywords: Foreign workers in Indonesia;Supervision;CATS
Subjects: H Social Sciences > HG Finance > HG3810-4000 Foreign exchange. International finance. International monetary system
H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance > HG8011-9999 Insurance > HG8111-8123 Government policy. State supervision
Divisions: 09. Sekolah Pasca Sarjana > Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
Margareth Robin, 090214848 MUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorSri Hajati, Prof.,Dr.,S.H.,M.SUNSPECIFIED
ContributorLanny Ramli, SH.,M.HumUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Anisa Septiyo Ningtias
Date Deposited: 2016
Last Modified: 11 Aug 2016 08:08
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/35856
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item