Diah Puji Nali Brata, 090315082 M (2005) PENATAAN PKL : ANTARA KONDISI SOSIAL EKONOMI DAN ASPIRASI MASYARAKAT PKL : Studi Tentang Penataan PKL Di Wilayah Pasar Tanjung Kota Mojokerto. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2006-bratadiahp-780-ts16_06-t.pdf Download (372kB) | Preview
Preview	Text (Halaman Depan) 35858_Part1.pdf Download (220kB) | Preview
Preview	Text (Fulltext) 35858_Part2.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (Fulltext2) 35858_Part3.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (Lampiran) 35858_Part4.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Terjadinya krisis moneter di Indonesia masalah-masalah sosial di kota menjadi mata rantai yang tidak ada penyelesaiannya diantaranya munculnya sector informal PKL, melakukan " Kegiatan ekonomi" untuk menciptakan lapangan pekerjaan sandhi agar tetap bertahan hidup. Keberadaan sektor informal (PKL) di kota dalam perkembangannya dianggap mengganggu ketertiban, keindahan, kebersihan kota yang penyelesaiannya dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang kebijakan penataan PKL di kota dengan melaksanakan penertiban secara intensif, yang hasilnya PKL tetap menjadi fenomena di kota, Perda kurang merespon permintaan masyarakat. Sementara itu salah satu yang harus diperhatikan dalam penyusunan skenario kebijakan di sektor formal mengumpulkan informasi-informasi yang relevan yang benar-benar diperlukan sehingga dalam menata sektor informal tidak mengorbankan kepentingan keindahan kota dan kegiatan ekonomi Skala kecil dapat berlangsung secara aman dan dinamis. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui : (1) keadaan sosial ekonomi masyarakat PKL yang diperhatikan dalam penataan PKL; (2) aspirasi masyarakat PKL yang diperhatikan dalam penataan PKL di wilayah Pasar Tanjung Kota Mojokerto. Teori Sosiologi Struktural Fungsional digunakan untuk membantu menganalisa masalah sektor informal PKL yang memandang bahwa struktur dalam system sosial fungsional terhadap yang lain, sebaliknya struktur dapat menimbulkan akibat yang negatif oleh Merton disebut disfungsi dan bagaimana cara menyelesaikannya sehingga masyarakat tetap dalam keseimbangan. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian, obyek penelitian adalah penataan PKL yang memperhatikan kondisi sosial ekonomi, aspirasi masyarakat PKL; subyek penelitian adalah sebagai unit analisis penelitian yaitu kelompok PKL, elite Pemerintahan sebagai pelaksana kebijakan penataan PKL; teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dokumentasi, studi pustaka, teknik analisa data kualitatif dengan cara mengorganisasikan, memilah, mensitesiskan, menemukan pola, dan menyimpulkan data. Temuan hasil penelitian menunjukkan (1) kebijakan penataan PKL di daerah penelitian adalah kebijakan pintu tertutup (parsial, kontemporer, diskriminatif), kurang koordinasi antar instansi, skenario kebijakan tidak jelas sehingga PKL di Kota Mojokerto menjadi dilema; (2) kondisi sosial ekonomi masyarakat PKL yang diperhatikan adalah keluhan-keluhan masyarakat tentang keberadaan PKL yang mengganggu keindahan dan penataan PKL tidak mematikan usaha PKL; (3) kondisi sosial ekonomi yang helum diperhatikan adalah informasi lengkap tentang tingkat pendidikan, umur, daerah asal PKL, pendapatan, status perkawinan, status rumah, informasi ini yang seharusnya bisa menjadi perhatian Pemerintah untuk menata PKL sehingga lebih solutif, bijaksana; (4) aspek politik lebih diperhatikan dalam penataan PKL artinya kebijakan didasarkan pada elite Pemerintahan, PKL sebagai posisi sentral dalam kebijakan sebagai pihak yang terkena dampak data kebijakan tersebut; (5) aspirasi masyarakat PKL tidak perah menjadi perhatian dalam penataan PKL dan selama tahun 2005 tidak pernah ada aspirasi masyarakat PKL; (6) aspirasi masyarakat PKL pada intinya menunjukkan keinginan adanya pengakuan data Pemerintah dengan diberikan lokasi yang aman dan strategis, tidak diskriminatif dalam menata PKL, lokasi yang ditentukan harus didasarkan pada jenis dagangan PKL, bantuan modal untuk mengembangkan usahanya. Saran data penelitian ini : penetapan suatu kebijakan penataan PKL dapat didukung dengan pendekatan yang tepat untuk menjamin tercapainya daya guna dan hasil guna, oleh karena itu kondisi sosial ekonomi, aspirasi masyarakat harus menjadi variabel yang penting dalam menetapkan kebijakan penataan PKL yang akan datang agar menghasilkan proses transaksi ekonomi skala kecil yang bertangsung dinamis, aman, berkontribusi pada keasrian kota.

Actions (login required)

View Item