IMPLEMENTASI PENGATURAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN PERAN KANTOR PERTANAHAN

Anna Maria, 030210250 N (2005) IMPLEMENTASI PENGATURAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN PERAN KANTOR PERTANAHAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2006-mariaanna-859-tmk89-05.pdf

Download (242kB) | Preview
[img]
Preview
Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2006-mariaanna-859-tmk89-05.pdf

Download (1MB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan karena peralihan akan dikenakan pungutan pajak BPHTB sehesar 5% (lima persen) dari NJOKP. LIU Nomor 20 Tahun 2000 memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melakukan sendiri penghitungan dan pembayaran BPHTB yang disebut sistem self assessment. Dengan adanya sistem self assessment, pembayaran BPHTB dapat terjadi penyimpangan. Oleh karena itu diperlukan peran dari Kantor Pertanahan. Permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini adalah bagaimanakah implementasi pengaturan BPHTB dalam rangka pelaksanaan sistem self assessment, serta bagaimanakah peran Kantor Pertanahan dalam pelaksanaan pembayaran BPHTB. Pendekatan masalah tesis ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan mendasarkan pada pertaran perundang-undangan yang berlaku dalam hat ini UU BPHTB dan herbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Hasil pembahasan masalah dalam tesis ini adalah bahwa dasar pengenaan BPHTB adalah UU Nomor 20 Tahun 2000 beserta peraturan perundang-undangan lainnya. Pihak yang berwenang melakukan pemungutan BPHTB adalah PPAT dan Pejabat Kantor Lelang Negara. Dalam pembayaran BPHTB menganut sistem self assessment, dimana wajib pajak diberi kewenangan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang. Apabila terjadi penyimpangan dalam pembayaran BPHTB, maka pihak yang melakukan penyimpangan akan dijatuhi sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan BPHTB. Tugas Kantor Pertanahan dalam pembayaran BPHTB adalah memeriksa dan memastikan bahwa BPHTB telah dibayarkan oleh wajib pajak sebelum dilakukan pendaftaran tanah.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TMK 89/05 Mar i
Uncontrolled Keywords: LAND USE - EFFECT OF TAXATION ON; lANDSCAPE ASSESSMENT
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD101-1395.5 Land use Land tenure
H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ6603-7390 Customs administration
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3150 Public law
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
Anna Maria, 030210250 NUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorMachsoen Ali, H.,SH.,MSUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Anisa Septiyo Ningtias
Date Deposited: 2016
Last Modified: 12 Aug 2016 09:40
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/35929
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item