Widi Purnama, 090315149 M (2005) MODEL PENGEMBANGAN KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2006-purnamawid-870-tps_24_06.pdf Download (572kB) | Preview |
|
|
Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2006-purnamawid-870-tps_24_06.pdf Download (2MB) | Preview |
Abstract
Persyaratan kompetensi bagi PNS terutama bagi pejabat struktural menjadi sesuatu yang tidak dapat diabaikan. Hal ini untuk menunjang kinerja yang pads akhimya adalah tercapainya visi dan misi institusi pemerintah. Bagi pejabat struktural sebenamya kompetensi jabatan menjadi salah satu syarat dalam pengangkat dalam jabatan struktural (Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000). Namun pelaksanaannya seringkali terabaikan oleh karena belum jelasnya pemahaman tentang kompetensi jabatan itu sendiri. Untuk mewujudkan pejabat struktural yang memiliki kompetensi yang memadai, hams diawali dengan menentukan kompetensi jabatan struktural. Dengan demikian setelah dapat diketahui kompetensi jahatan struktural akan memudahkan untuk menentukan personil yang sesuai dengan jahatan tersebut. Model pengembangan kompetensi jabatan struktural pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terdiri dan dua unsur yaitu hard competence (kompetensi yang tampak) dan spit competence (kompetensi yang tidak tampak). Hard competence terdiri dari pendidikan (knowledge) dan pelatihan atau Diktat (skill) yang dibutuhkan oleh jabatan tersebut. Sedangkan Soft competence juga terdiri dari 2 unsur yaitu kompetensi dasar dan kompetensi bidang. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 432 pejabat struktural. Dengan pertimbangan untuk mencapai sampel yang valid dalam menentukan sampel menggunakan tehnik stratified random sampling. Penentuan hard competence, pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah diatur dengan Keputusan Bupati 249 Tabun 2003 tentang Analisis Kebutuhan Pegawai dalam Bentuk Kualifikasi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional ['mum yang berisi syarat pendidikan umum, syarat diklat pimpinan dan diktat teknis pada setiap jabatan. Penentuan soli competence mengacu pada Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tabun 2003 tentang Pedoman Standar Kompetensi Jabatan Struktural PNS, yang terdiri dan kompetensi dasar dan kompetensi bidang. Hasil penelitian mendapatkan 5 jenis kompetensi dasar dan 10 jenis kompetensi bidang
| Item Type: | Thesis (Thesis) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK-2 TPS.24/06 Pur m | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | HARD COMPETENCE, SOFT COMPETENCE, VISION, MISSION. | |||||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5549-5549.5 Personnel management. Employment K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law > K3184-3188 Form and structure of government |
|||||||||
| Divisions: | 09. Sekolah Pasca Sarjana > S2 Pengembangan Sumber Daya Manusia | |||||||||
| Creators: |
|
|||||||||
| Contributors: |
|
|||||||||
| Depositing User: | Nn Anisa Septiyo Ningtias | |||||||||
| Date Deposited: | 2016 | |||||||||
| Last Modified: | 15 Aug 2016 02:03 | |||||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/35946 | |||||||||
| Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
 |
View Item |