KONFLIK PERENCANAAN RUANG WILAYAH LAUT ANTARA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA DI ERA OTONOMI DAERAH

KUNTARTI SRI REJEKI, 090310665 L (2005) KONFLIK PERENCANAAN RUANG WILAYAH LAUT ANTARA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA DI ERA OTONOMI DAERAH. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2006-rejekikunt-1784-ts24_06.pdf

Download (475kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Fulltext)
36009.pdf

Download (2MB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Perencanaan ruang wilayah laut berpotensi menimbulkan konflik. Sejak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan, konflik terjadi lebih banyak lagi di beberapa wilayah di Indonesia. Meskipun sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, konflik tetap berpotensi terjadi, karena substansi dalam kedua Undang-Undang tersebut tidak berbeda secara signifikan. Selat Madura memiliki potensi konflik, sehubungan dengan posisinya di tingkat nasional, regional dan lokal, dilihat dari perspektif politik dan ekonomi. Tujuan penelitian adalah untuk memahami dan menjelaskan tentang bagaimana konflik perencanaan ruang Selat Madura antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya muncul dan berkembang serta bagaimana kedua pihak berusaha menyelesaikan konflik yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Data yang dikumpulkan adalah data-data yang berkaitan dengan kebijakan dan proses penataan ruang pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara dan dokumenter dengan form dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan, diseleksi dan dianalisa. Hasil penelitian adalah konflik perencanaan ruang wilayah laut antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya terjadi sejak tahun 2002. Konflik semakin intens, ketika terbit Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 2003 tentang pembangunan Jembatan Suramadu. Konflik menjadi terbuka, ketika media massa memuat berita tentang konflik tersebut. Sejak akhir tahun 2003, kedua pemerintah daerah berupaya untuk mencegah berlanjutnya konflik dan menyelesaikan konflik. Sampai dengan saat ini konflik belum selesai.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TS 24/06 Rej k
Uncontrolled Keywords: Conflict, Scope Planning, Ocean Territory, the Local Autonomy Regime
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD30.28 Strategic planning
H Social Sciences > HT Communities. Classes. Races > HT51-1595 Communities. Classes. Races > HT101-395 Urban groups. The city. Urban sociology > HT165.5-169.9 City planning
J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions: 09. Sekolah Pasca Sarjana > Ilmu ilmu Sosial
Creators:
CreatorsEmail
KUNTARTI SRI REJEKI, 090310665 LUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorPriyatmoko, Drs.,MAUNSPECIFIED
ContributorSunaryo, Drs.,M.PstUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Anisa Septiyo Ningtias
Date Deposited: 2016
Last Modified: 09 Jul 2017 23:53
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/36009
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item