SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN ( SKMHT) SEBAGAI SARANA PENGIKATAN JAMINAN DALAM PELAKSANAAN BISNIS PERBANKAN

WINDA SARASWATI, 030210240 N (2006) SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN ( SKMHT) SEBAGAI SARANA PENGIKATAN JAMINAN DALAM PELAKSANAAN BISNIS PERBANKAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2006-saraswatiw-1898-tmk37-06.pdf

Download (400kB) | Preview
[img]
Preview
Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2006-saraswatiw-1898-tmk37-06.pdf

Download (2MB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan mengatur mengenai hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda � benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah untuk pelunasan utang tertentu. Dibandingkan dengan Hipotik, maka dalam UUHT pengaturan mengenai kedudukan Kreditur menjadi lebih aman dan terjamin. Demikian pula dalam kaitannya dengan SKMHT (Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan). Dibandingkan dengan SKMH ( Surat Kuasa Memasang Hipotik ) maka terhadap SKMHT diberikan batasan terhadap jangka waktu berlakunya dan terdapat batasan � batasan dalam pasal 15 UUHT' yang mengatur mengenai SKMHT. Sehingga bagi pihak Kreditur, hal inl akan memberikan dampak positif yaitu lebih mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya. Hal ini juga akan memperkecil resiko Bank dalam penyaluran kredit Perbankan dan turut berperan serta dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet. Dalam hal terjadi wan prestasi dari pihak Debitur maka sesuai ketentuan UUHT, pihak Kreditur dapat mengeksekusi Hak Tanggungan dengan 2 (dua ) cara yaitu melakukan penjualan objek Hak Tanggungan dan melaksanakan eksekusi sesuai dengan titel eksekutorial. Apabila terjadi SKMHT yang tidak ditingkatkan menjadi APHT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang � undangan yang berlaku, maka SKMHT tersebut batal demi hukum. Sehingga sudah barang tentu tidak ada yang dijadikan dasar untuk didaftarkan di Kantor Pertanahan dan Hak Tanggungan tidak akan pernah lahir. Hal ini akan merugikan kedudukan Kreditur apabila terjadi kredit macet karena tidak akan dapat melakukan eksekusi terhadap objek Hak Tanggungan. Hal ini disebabkan karena posisi Bank sebagai Kreditur lemah karena is hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren yang tidak mempunyai alas hak untuk mengeksekusi objek jaminan.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TMK 37./06 Sar s
Uncontrolled Keywords: BANKING LAW
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1000-1395 Commercial law > K1024-1132 Commercial contracts > K1066-1089 Banking
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsEmail
WINDA SARASWATI, 030210240 NUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorH. Machsoen Ali, S.H., M.S.UNSPECIFIED
Depositing User: Nn Husnul Khotimah
Date Deposited: 2016
Last Modified: 06 Jun 2017 20:55
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/36106
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item