R. MOENINDRA ANTIA YOGA, 030410468 N
(2006)
PENGUASAAN TANAH YANG DITELANTARKAN MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA.
Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Abstract
Landasan yuridis dalam penanganan masalah terlantar meliputi : Pasal 33 ayat (3) UUD 1945; Ketetapan MPR RI Nomor : IX/MPR/2001 Tentang pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam; Undang Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA); PP No 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah; PP Nomor 36 tahun 1998 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar; Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pemanfaatan Tanah Kosong Untuk Tanaman Pangan; Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 24 tahun 2002 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar sebelum adanya PP Nomor 36 tahun 1998 "Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar yaitu dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 1982; Keputusan Menteri Dalam Negeri No 208 tahun 1982 ;Instruksi Menteri Negara Agraria/Ka BPN No I tahun 1994; Surat Menteri Negara Agraria/Ka BPN tanggal 9 April 1998 No 400-1218, Instruksi Menag/Ka. BPN tanggal 13 April 1998 No 500-1228; Instruksi Menag/Ka. BPN tanggal 18 Mei 1998 No 500-1594. Sedangkan mekanisme Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar menurut Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nonior : 21 Tahun 2002 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan tanah Terlantar meliputi inventarisasi, identifikasi, penilaian, penetapan tindakan, pemantauan pelaksanaan penetapan tindakan, penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar.
Actions (login required)
 |
View Item |
