TANAH GIRIK SEBAGAI JAMINAN HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996

SUGIJANTO, 030510649/N (2006) TANAH GIRIK SEBAGAI JAMINAN HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2007-sugijanto-3430-tmk780-k.pdf

Download (378kB) | Preview
[img]
Preview
Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2007-sugijanto-3430-tmk7806.pdf

Download (853kB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Girik yang dianggap sebagai bukti pemilikan tanah hak adat adalah girik yang sudah ada sebelum tanggal 23 Maret 1961 (tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961). Ketentuan tersebut termuat di dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962, S.K. Menteri Dalam Negeri Nomor 26/DDA/1970, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997. Girik sebagai bukti pembayaran pajak tanah di kalangan masyarakat dikenal juga dengan sebutan Verponding Indonesia, Pajak (hasil) Bumi, petok, kekitir, letter C, pipil dan sebagainya. Baik Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah maupun Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dapat menerima girik sebagai jaminan dalam perjanjian kredit dengan dibebani Hak Tanggungan. Obyek Hak Tanggungan yang berupa hak atas tanah tidak dibedakan apakah hak atas tanah tersebut telah atau belum bersertipikat. Bagi tanah¬tanah belum bersertipikat yang dijadikan jaminan kredit, pembebananHak Tanggungan dilakukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran hak atas tanah obyek hak Tanggungan. Obyek Hak Tanggungan yang masih berupa girik proses administrasi yang ditempuh terlebih dahulu adalah merubah girik tersebut menjadi sertipikat, yang dikenal sebagai proses konversi hak. Proses konversi ini memerlukan pengumuman selama 2 bulan berturut-turut di Kantor Desa / Kelurahan, untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang yang merasa keberatan akan diterbitkannya sertipikat tersebut. Pencatatan Hak Tanggungan dilaksanakan bersamaan dengan penerbitan setipikat hak atas tanah dan dilakukan baik pada sertipikat maupun buku tanahnya.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TMK 78/06 Sug t
Uncontrolled Keywords: LAND TENURE; CREDIT-LAW AND LEGISLATION; LOAN-LAW AND LEGISLATION
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD101-1395.5 Land use Land tenure
H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance > HG1501-3550 Banking > HG1641-1643 Bank loans. Bank credit. Commercial loans
K Law
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
SUGIJANTO, 030510649/NUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorEman Ramelan, S.H., M.S.UNSPECIFIED
Depositing User: Nn Husnul Khotimah
Date Deposited: 2016
Last Modified: 08 Jun 2017 17:16
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/36243
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item