DEMOKRASI POLITIK DI TINGKAT LOKAL : Studi Tentang Respon Elit Masyarakat Sasak Terhadap Dinamika Politik Di Kabupaton Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat

HABIB ALWI, 090315089M (2005) DEMOKRASI POLITIK DI TINGKAT LOKAL : Studi Tentang Respon Elit Masyarakat Sasak Terhadap Dinamika Politik Di Kabupaton Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2007-alwihabib-3801-ts0507-k.pdf

Download (408kB) | Preview
[img]
Preview
Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2007-alwihabib-3801-ts0507-d.pdf

Download (2MB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Fokus perhatian dalam penelitian ini adalah menjelaskan tentang demokrasi politik lokal pada komunitas alit Sasak setelah diterapkannya otonomi daerah di Kabupaten Lombok Timur. Sebab kehadiran identitas menjadi panting untuk menempati posisi strategis di lembaga politic maupun di lembaga birokrasi. Dinamika kehidupan sosial politik itu berkembang berkembang setelah bergulimya reformasi menjadikan masyarakat mampu untuk mengaktualisasikan diri, sehingga harkat dan martabat sebagai warga negara benar-benar mempunyai jati did yang sesungguhnya. Gerakan reformasi di pandang sebagai kebangkitan demokratisasi yang sudah lama di tunggu warga negara di Indonesia. Bersamaan dengan gerakan itu, maka Iahirlah kebijakan tentang desentralisasi untuk mengatur daerah masing-masing. Dengan demikian maka respon serta peran alit lokal dalam membangun daerah berlomba-lomba menempati posisi strategis di daerah. Adanya desentralisasi berimplikasi pada penguatan identitas etnis, dalam konteks ini adalah etnis Sasak sebagai etnis mayoritas. Dalam penelitian ini ada tiga permasalahan yang diangkat adalah : pertama, bagaimana respon alit masyarakat Sasak terhadap dinamika politik yang berkembang pasca diterapkannya otonomi daerah di Lombok Timur; kedua, bagaimana peran alit lokal atas kesempatan yang ada di dalam mengisi ruang publik; ketiga, bagaimana pula hubungan antara etnis di tengah pluralisme. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah : ingin mengkaji respon alit masyarakat Sasak terhadap dinamika politik yang berkembang pasca desentralisasi di Lombok Timur; ingin memahami bagaimana peran alit lokal atas kesempatan dalam mengisi ruang publik; ingin memahami hubungan antara etnis di tengah pluralisme. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif perspektif fenomenologi.Jumlah informan seluruhnya 17 orang dengan rincian; 3 orang alit birokrasi, 3 orang alit politik, 4 orang alit agama, 3 orang alit intelektual, 2 orang alit ekonomi, 2 orang alit lembaga swadaya masyarakat. Hasil penetitian ini menunjukkan bahwa alit Sasak melakukan bergining merebutkan jabatan politis dan jabatan birokrasi. Hal ini bisa dilihat dari tampilnya 2 orang Sasak jadi Bupati pasca reformasi Pada masa Orde Baru 5 kali pemilihan Bupati berasal etnis non Sasak dan nota bane militer. Sedangkan jabatan birokrasi sudah sebagian besar dipegang orang Sasak di antara 12 Dinas dan 7 Badan hanya 2 dinas dipegang oleh orang luar yang sebelumnya hampir semua jabatan itu dipegang etnis lain. Semua alit Sasak merespon dinamika politik dengan mengambil peran sambil membenahi dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Dalam penelitian ini perspektif teori yang digunakan antara lain : Pertama, politik lokal dan dinamika sosial membahas tentang politik lokal dalam kaitannya dengan kekuasaan yang digunakan untuk memimpin suatu masyarakat tertentu. teori kedua, demokrasi pemerintahan lokal membahas demokrasi secara integral. teori ketiga, Desentralisasi dan Otonomi daerah, dengan memberikan perbedaan desentralisasi ke dalam dua kelompok, yaitu desentralisasi politik dan desentralisasi administrative. teori keempat adalah teori elit.Teori alit ini digunakan untuk menjelaskan dinamika politik alit Sasak dalam pergulatan demokratisasi dan proses politik dalam keterwalikan mereka untuk posisi lembaga politis dan lembaga birokrasi di daerah Lombok Timur. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif perspektif fenomenologi. Untuk mendeskripsikan secara mendalam terhadap respon alit masyarakat Sasak terhadap dinamika politik dalam otonomi daerah tersebut.. Dengan pendekatan ini diharapkan temuan empiris dapat dideskripsikan secara lebih rinci, lebuh jelas, dan lebih akurat, terutama berbagai hal yang berkaitan dengan akitivitas alit Sasak dalam dinamika sosial politik. Peneliti mewawancarai 17 informan diantaranya; 3 orang alit birokrasi, 3 orang alit politik, 4 orang alit agama, 3 orang alit intelektual, 2 orang alit ekonomi, 2 orang alit LSM. Pemilihan informan ini dilakukan secara purposive, artinya informan dipilih secara sengaja berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alit Sasak melakukanmenempati posisi di lembaga politis maupun di lembaga birokrasi. Hal ini bisa dilihat dad tampilnya 2 orang warga Sasak menjadi Bupati setelah bergulirnya reformasi. Pada masa Orde Baru 5 kali pemilihan Bupati berasal etnis non Sasak dan nota bene militer. Sedangkan jabatan birokrasi sudah sebagian besar dipegang orang Sasak di antara 12 Dinas dan 7 Badan hanya 2 dinas dipegang oleh orang luar yang sebelumnya hampir semua jabatan itu dipegang etnis lain. Semua alit Sasak merespon dinamika politik dengan mengambil peran sambil membenahi dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Berdasarkan dari data penelitian, bahwa semua alit yang ada melihat suasana yang berkembang setelah adanya otonomi daerah sudah mengarah ke arah demokratisasi dan ini merupakan penentu di dalam meraih masa depan daerah. Pemilihan Umum 2004 lalu berhasil menghantarkan warga masyarakat Sasak duduk sebagai anggota Legislatif dengan jumlah kursi 45 . Data yang ada menyebutkan komposis anggota DPRD Lobok Timur peride 2004-2008 berdasarkan entisnya, 41 orang berasal dari etnis Sasak, hanya 2 orang berasal dari etnis Sumbawa dan 2 orang berasal dari Iuar etnis yang ada di NTB. Pada masa Orde Baru dari 45 kursi yang tersedia hanya separuhnya bisa didapatkan.Elit-elit Sasak menginginkan adanya keterwakilan yang adil untuk menepati posisi pada lembaga politik dan lembaga birokrasi. Setelah adanya otonomi daerah, jabatan publik seperti jabatan ketua partai, ketua KPU, dan ketua DPRD semuanya dipegang oleh masyarakat Sasak. Sementara pada masa Orde Baru semua jabatan-jabata teresbut tidak bisa untuk di akses. Kondisi seperti itu menjadikan masyarakat Sasak termarjinalkan dan terhegemoni oleh sistem kekuasaan Orde Baru. Otonomi daerah merupakan angin surga bagi masyarakat di daerah, sebab demokrasi dan politik lokal berkembang sesuai dengan budaya masyarakatnya. Tampilnya orang Sasak menjabat sebagai Gubernur, Bupati tentu menjadi dambaan masyarakat Sasak. Hal ini di akui oleh semua elit masyarakat Sasak tetapi juga harus diimbangi dengan kemampuan SDM nya. Membangun hubungan sinergis itu harus tetap dibina dan potensi¬potensi yang dimiliki sebaiknya diakomodasi. Sebab perlu diketahui bahwa hidup di tengah-tengah multi etnik merupakan suatu sunnatullah dan tidak seoranpun bisa pungkiri. Kehadiran etnis lain mempunyai komitmen untuk membangun daerah ini sama dengan penduduk asli yang ada di Lombok Timur. Dengan demikian maka sudah selayaknya interaksi antara etnis dibangun secara harmonis dan penuh kedamaian sehingga tercipta suatu komunitas yang menghormati pluralime. Membangun hubungan sinergis itu harus tetap dibina dan potensi¬potensi yang dimiliki sebaiknya diakomodasi. Sebab perlu diketahui bahwa hidup di tengah-tengah multi etnik merupakan suatu sunnatullah dan tidak seorangpun bisa pungkiri. Kehadiran etnis lain mempunyai komitmen untuk membangun daerah ini sama dengan penduduk asii yang ada di Lombok Timur. Dengan demikian maka sudah selayaknya interaksi antara etnis dibangun secara harmonis dan penuh kedamaian sehingga tercipta suatu komunitas yang menghormati pluralime.Masyarakat Sasak di Lombok Timur yang mayoritas pnduduknya adalah Muslim tentu harus mengembangkan dan menerapkan ajaran agama dengan menghormati, toleran terhadap suku-suku lain, karena itu salah satu dari ajaran yang dipegang dalam Islam sehingga terjalin pola hubungan yang sinergis antara etnis. Translation: Attention focus this research is explore about local political democracy elite community of Sasak after applying decentralization in Lombok Island East. Because attendance of identity become important to occupy strategic position to political institution and also bureaucracy institution. Dynamics life of that political social expand after reform make society can for the actualization of self, so that prestige and standing as citizen really is having actually identity. Reform movement at view democratization evocation which have old waiting citizen in Indonesia. At the same time with that movement, policy about decentralization to arrange other area. that way, respon and also role of local elite in developing area use occupy strategic position. Existence of decentralization have implication to reinforcement of ethnical identity, in this context is ethnical of Sasak as ethnical majority. In this research there is three problems raise : How society elite respon of Sasak to political dynamics which expand after decentralization in Lombok island East area; how role of local elite of opportunity exist in filling public spare; and how also relation among ethnical in the middle of pluralism. Purpose this research is : study society elite respon of Sasak to political dynamics which expand after decentralize in Lombok island East;; understand relation among ethnical in the middle of pluralisme. This research use approach method qualitative phenomenology perspective. Researcher have to interview 17 informan namely; 3 people from bureaucracy elite, 3 people from political elite, 4 people from religion elite, 3 people from intellectual elite, 2 people from economic elite , 2 people from Non Government Organized elite (NGO) This reseach spand time four month start April to july. Result of this research indicated that elite Sasak fight for bargaining to political position and bureaucracy position. This matter can be see from appear 2 people of Sasak become Government office after reform. Because a New Order period 5 times election of Government office come from outsider ethnic Sasak and from military. While Occupy an bureaucracy have most occupy by people of Sasak among 12 leader on duty and 7 leader on agency, only 2 duty to take hold by previous outsider most of all that position and take hold of other ethnic. All elite of Sasak political dynamics respons with role take over, at the same time correct and improve quality of Human Resource.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TS.05/07 Alw d
Uncontrolled Keywords: Democracy; local political; elite; decentralization; political of identity.
Subjects: J Political Science > JQ Political institutions Asia > 6651 Political institutions and public administration (Asia,Africa, Australia, Pacific Area, etc.)
H Social Sciences > HM Sociology > HM(1)-1281 Sociology > HM1001-1281 Social psychology > HM1041-1101 Social perception. Social cognition Including perception of the self and others, prejudices, stereotype
Divisions: 09. Sekolah Pasca Sarjana > Ilmu ilmu Sosial
Creators:
CreatorsEmail
HABIB ALWI, 090315089MUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorPRIYATMOKO, Drs., MAUNSPECIFIED
ContributorKRIS NUGROHO, Drs., M.AUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Luluk Lusiana
Date Deposited: 2016
Last Modified: 07 Jun 2017 16:56
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/36277
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item