ANITA KARLINA, 030942111 N (2011) SIFAT PEMBUKTIAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH SEBAGAI TANDA BUKTI HAK ATAS TANAH. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2012-karlinaani-18244-tmk154-1.pdf Download (188kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2012-karlinaani-18244-tmk154-1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sifat pembuktian sertipikat hak atas tanah sebagai tanda bukti hak atas tanah dan menganalisis perlindungan hukum terhadap hak atas tanah yang bersertipikat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum dengan mengkaji hukum atau peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan hukum pertanahan khususnya tentang sertipikat hak atas tanah atau pendaftaran tanah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem pendaftaran atas tanah dikenal dua macam sistem positif dan negatif, UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997 menganut sistem negatif yang mengandung unsur positif atau sistem negatif dengan tendens positif, artinya pendaftaran hak- hak atas tanah dilaksanakan berdasarkan atas data- data yang positif, Pejabat yang diserahi tugas melaksanakan pendaftaran mempunyai kewenangan menguji kebenaran dari data- data yang dipergunakan sebagai dasar pendaftaran hak. Pendaftaran merupakan jaminan kepastian hukum dan alat pembuktian yang kuat, namun masih dapat di bantah/digugat dimuka Pengadilan. Dengan adanya Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 yaitu Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut, maka kepastian hukum itu justru lebih terjamin, sehingga sifat pembuktian dari sertipikat menjadi mutlak.Dengan adanya pendaftaran tanah dan terbitnya sertipikat, hal ini memberikan perlindungan hukum baik preventif maupun represif. Perlindungan preventif karena Pemerintah melalui lembaga Badan Pertanahan menyelenggarakan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum, sedangkan perlindungan represif karena dengan terbitnya sertipikat hak atas tanah menjadi kuat.

Actions (login required)

View Item