PENGGUNAAN BAGIAN TANAH HAK PENGELOLAAN PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) UNTUK RUMAH NEGARA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT DI TANJUNG PERAK SURABAY

FADHLI HANRA, 030942016 (2011) PENGGUNAAN BAGIAN TANAH HAK PENGELOLAAN PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) UNTUK RUMAH NEGARA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT DI TANJUNG PERAK SURABAY. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2012-hanrafadhl-18289-tmk159-1.pdf

Download (195kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s2-2012-hanrafadhl-18289-tmk159-1.pdf
Restricted to Registered users only

Download (687kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Hak Pengelolaan merupakan hak menguasai Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya. Pengertian ini dapat diartikan bahwa Hak Pengelolaan bukan merupakan hak atas tanah, namun hanya merupakan pelimpahan hak menguasai dari Negara. PT. Pelindo III (Persero) adalah suatu Badan Usaha Milik Negara yang menguasai sekitar kurang lebih 500 Ha tanah dengan status HPL di Tanjung Perak Surabaya. Penggunaan Hak Pengelolaan PT. Pelindo III (Persero) bermacam-macam peruntukannya seperti Perkantoran, Pergudangan, Mess, Pelabuhan/dermaga, Terminal Peti Kemas/Kontainer, dan salah satunya digunakan untuk Rumah Negara TNI AL di Jl. Tanjung-Tanjung dan Jl. Teluk- Teluk. Surat Perjanjian Sewa Tanah antara TNI AL dengan PT. Pelabuhan III pada tahun 1984 merupakan dasar yang dijadikan oleh TNI AL untuk memanfaatkan tanah Hak Pengelolaan PT. Pelindo III (Persero) salah satunya adalah untuk Rumah Negara TNI AL. Menurut UUPA Surat Perjanjian Sewa tanah tersebut adalah cacat hukum karena tanah dengan Status Hak Pengelolaan tidak boleh disewakan atau dijual melainkan dimohonkan Hak Pakai/ Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan dengan memberikan uang pemasukan kepada Negara dan kompensasi oleh TNI AL kepada PT. Pelindo III (Persero). Proses pensertifikatan Hak Pakai/ Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan ditempuh melalui prosedur dan tata cara yang diatur dalam Permeneg Agraria/Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999 dengan cara terlebih dahulu TNI AL memohon kepada PT. Pelindo III (Persero) untuk dapat dibuatkan PPT (Perjanjian Penggunaan Tanah) dengan dasar tersebut diurus pensertifikatan tanah ke Kantor Pertanahan Kota Surabaya untuk perolehan Sertifikat Hak Pakai atau Sertifikat Hak Guna Bangunan diatas Sertifikat Tanah Hak Pengelolaan. Uang pemasukan yang dimaksud besarnya disesuaikan dengan NJOP tahun berjalan yang kemudian disetorkan ke Rekening Umum Kas Negara sedangkan PT. Pelindo III (Persero) hanya memperoleh kompensasi sesuai kesepakatan bersama antara pihak TNI AL dengan pihak PT. Pelindo III (Persero).

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TMK 159 / 11 Han p
Uncontrolled Keywords: Hak Pengelolaan, Perjanjian Penggunaan Tanah, Hak Pakai/ Hak Guna Bangunan
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD101-1395.5 Land use Land tenure
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsNIM
FADHLI HANRA, 030942016UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN / NIDK
Thesis advisorUrip Santoso, Dr., SH., MHUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Husnul Khotimah
Date Deposited: 2016
Last Modified: 01 Oct 2016 07:00
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/36417
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item