ANALISIS RESPON NEGARA TERHADAP STRATEGI NETWAR KELOMPOK SEPARATIS: STUDI KASUS PEMERINTAH INDONESIA MELAWAN ORGANISASI PAPUA MERDEKA, TAHUN 1999-2010

RADITYO DHARMAPUTRA, 070945009 (2011) ANALISIS RESPON NEGARA TERHADAP STRATEGI NETWAR KELOMPOK SEPARATIS: STUDI KASUS PEMERINTAH INDONESIA MELAWAN ORGANISASI PAPUA MERDEKA, TAHUN 1999-2010. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2012-dharmaputr-22611-thi021-k.pdf

Download (308kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s2-2012-dharmaputr-18416-thi0211.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Penelitian ini menelaah respon negara terhadap strategi netwar kelompok separatis. Kasus yang diangkat adalah konflik antara pemerintah Indonesia dengan kelompok separatis OPM. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada fakta bahwa belum ada respon dari pemerintah Indonesia terhadap penggunaan strategi netwar oleh OPM. Meminjam terminologi John Arquilla dan David Ronfeldt, pemerintah Indonesia melakukan pola pengabaian terhadap strategi netwar OPM. Permasalahannya kemudian, negara lain seperti Rusia dan Sri Lanka melakukan pola kontra-netwar dengan menyerang situs kelompok separatis di negara masing-masing atau menciptakan situs pemerintah demi meng-counter tindakan kelompok separatis. Permasalahan dalam penelitian dengan format deskriptif-kualitatif ini adalah menelaah motif dan alasan di balik pemilihan strategi pengabaian, dengan konteks mengapa pemerintah Indonesia justru memiliki strategi pengabaian, padahal negara-negara lain yang mengalami masalah yang sama memilih pola kontra-netwar. Permasalahan tersebut kemudian diteliti dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan mengambil pandangan dasar rasionalitas dari realisme, teori netwar dari Arquilla dan Ronfeldt, kultur strategis dari Alastair Johnston, aspirasi historis dari Anne Clunan, serta sekuritisasi-desekuritisasi dari Barry Buzan dan Ole Waever. Penggunaan beberapa pandangan ini diperlukan untuk menunjukkan bahwa, apabila dianalisis pada realitas permasalahan keamanan, mana sebenarnya yang paling mungkin lebih relevan untuk menjawab pertanyaan. Tiga proposisi yang dimunculkan dari teori, yaitu tentang ketiadaan ancaman dan rasionalitas elit, aspirasi historis dan kultur strategis, serta seberapa jauh proses sekuritisasi-desekuritisasi yang terjadi tidak untuk dibuktikan melainkan dijadikan landasan pengumpulan data yang kemudian disimpulkan secara induktif. Melalui analisis dengan melakukan wawancara dan analisis terhadap wawancara dengan elemen-elemen pengambil kebijakan, seperti Kemlu, Kemhan, Kemkominfo, Kantor Staf Khusus Presiden, dan kalangan intelijen serta akademisi, peneliti menyimpulkan beberapa hal. Pertama, bahwa asumsi pendekatan rasionalitas elit dan minimnya ancaman ternyata tidak sesuai dengan kondisi realitas bahwa pengambil kebijakan justru menganggap ancaman tetap ada. Nampak bahwa sebenarnya posisi pemerintah dan OPM berimbang terkait netwar, sehingga apabila pemerintah rasional, bisa saja melakukan kontra-netwar. Kedua, walaupun ancaman tetap ada, ternyata pengambil kebijakan terpecah antara kelompok yang menjadi securitizing actors dan desecuritizing actors, dalam artian ada yang menginginkan respon keamanan dan ada yang tidak. Ketiga, proses sekuritisasi dan desekuritisasi ini ternyata memang mendorong pengambil kebijakan untuk saling bertentangan dan menghambat proses pemilihan respon, sehingga akhirnya yang muncul adalah pengabaian. Pola ini bukan dengan sengaja dipilih, melainkan karena ketiadaan kesepakatan antar aktor pengambil kebijakan. Keempat, aspek kultur strategis dan aspirasi historis justru ternyata kurang dijadikan landasan oleh pengambil kebijakan.Implikasi dari penelitian ini adalah kurang relevannya beberapa teori tertentu dalam pertentangan antara pemerintah dengan kelompok separatis. Konteks aspirasi historis dan kultur strategis ternyata kurang relevan dalam kasus ini. Rasionalitas elit dan perhitungan untung rugi juga kurang relevan. Yang menjadi relevan justru teori sekuritisasi-desekuritisasi, walaupun masih menyisakan permasalahan bahwa belum selesainya proses ini menyebabkan kebijakan menjadi terhambat.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 THI 02 / 11 Dha a
Uncontrolled Keywords: netwar, Organisasi Papua Merdeka, pemerintah Indonesia, rasionalitas, kultur strategis, sekuritisasi-desekuritisasi.
Subjects: H Social Sciences > HS Societies secret benevolent etc > HS1-3371 Societies: secret, benevolent, etc. > HS1355 Other societies
H Social Sciences > HX Socialism. Communism. Anarchism
Divisions: 07. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Hubungan Internasional
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
RADITYO DHARMAPUTRA, 070945009UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorBaiq L.S.W. Wardhani, Dra., MA, Ph.D.UNSPECIFIED
ContributorVinsensio M.A. Dugis, Drs., MA, Ph.D.UNSPECIFIED
Depositing User: Nn Husnul Khotimah
Date Deposited: 2016
Last Modified: 19 Oct 2016 22:48
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/36437
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item