PEMERIKSAAN PAJAK SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM DI KPP PRATAMA SIDARJO

SETIYANTO, 031044005 (2011) PEMERIKSAAN PAJAK SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM DI KPP PRATAMA SIDARJO. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2012-setiyanto-22748-thpb03-k.pdf

Download (382kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s2-2012-setiyanto-18494-thpb03-1.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Sistem pemungutan pajak telah berubah sejak adanya tax reform/reformasi perpajakan di tahun 1983, dimana sistem official assessment berubah menjadi self assessment, Dengan berlakunya sistem self assessment, pihak fiscus berkewajiban memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih optimal, karena secara alamiah tidak ada orang yang secara sukarela membayar pajaknya. Mengingat pentingnya pemeriksaan dalam penegakan hukum pajak, khususnya dalam pelaksanaan sistem self assessment, menarik untuk dikaji bagaimana pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini di KPP Pratama Sidoarjo Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaturan dan pelaksanaan pemeriksaan serta kendala yang timbul dalam pelaksanaan pemeriksaan di KPP Pratama Sidoarjo dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode yurisdis empiris dengan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Metode penentuan sampel yang dipakai adalah tehnik non random sampling dengan cara purposive. Data yang dikumpulkan adalah data primer melalui penelitian di lapangan. Dan data sekunder diperoleh melalui kepustakaan. Data tersebut dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian, pemeriksaan pajak di KPP Pratama Sidoarjo telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara pemeriksaan pajak. Dan pemeriksaan lapangan yang dilaksanakan adalah terhadap SPT Lebih Bayar. Beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemeriksaan adalah faktor perangkat atau aturan hukumnya, misalnya belum adanya peraturan pelaksanaan dari peraturan perpajakan yang ada, kurangnya pemahaman masyarakat tentang undang-undang perpajakan yang ada, faktor penegak hukum, misalnya terbatasnya jumlah fungsional pemeriksa yang tidak sebanding dengan volume pekerjaan, faktor sarana dan prasarana yang ada belum cukup mengimbangi kemajuan jaman, faktor budaya dan masyarakat, diantaranya pola pikir masyarakat yang menggampangkan pajak serta budaya mengambil jalan mudah bila terjadi sesuatu dengan pajaknya. Upaya-upaya senantiasa dilakukan oleh KPP Pratama Sidoarjo agar pelaksanaan pemeriksaan berjalan sesuai peraturan perundangan dengan mencari jalan keluar dari kendala yang ada.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 THPb 03 / 11 Set p
Uncontrolled Keywords: Tax Investigation, Law Enforcement, and Tax Service KPP Pratama.
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3440-3460 Civil service. Government officials and employees
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsEmail
SETIYANTO, 031044005UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorSarwirini, Dr.,S.H.M.SUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Husnul Khotimah
Date Deposited: 2016
Last Modified: 19 Oct 2016 21:46
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/36452
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item