INDEPENDENSI KOMISI PEMILIHAN UMUM SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM (Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum)

SUBANDI, 031044017 (2011) INDEPENDENSI KOMISI PEMILIHAN UMUM SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM (Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2012-subandi-23576-thpb-01--k.pdf

Download (302kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s2-2012-subandi-19956-thpb01-2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Komisi Pemilihan Umum memiliki peranan yang penting dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 6 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemilihan umum, KPU harus independen dan tidak berpihak terhadap peserta pemilu/partai politik. Akan tetapi dalam prakteknya tugas ini tidak mudah dan dapat dijalankan dengan mulus. Sulit sekali menjaga hubungan yang seimbang antara KPU dengan Peserta Pemilu, KPU dengan Masyarakat Pemilih dan KPU dengan Badan Pengawas Pemilu. KPU dalam melaksanakan tugasnya harus dapat mendata masyarakat pemilih, agar masuk dalam Daftar Pemilih Tetap terhadap Pemuktahiran Data Pemilih. Dalam pelaksanaannya bisa saja Masyarakat Pemilih tidak kooperatif, sehingga KPU kesulitan menjalankan tugasnya. KPU yang berpihak kepada Partai Politik dengan cara menutup-nutupi pelanggaran pemilu dapat berakibat adanya pelanggaran kode etik KPU terhadap peserta pemilu. KPU yang berpihak kepada partai politik, sehingga dalam pelaksanaan pemilu, selalu ada dugaan dan gugatan pelanggaran tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik sebagai penyelenggara pemilu. Independensi KPU sangatlah penting dalam rangka pelaksanaan tugas dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Akibat dari KPU yang tidak independen adalah tidak tercapainya keadilan dalam suatu penyelenggaraan pemilu.Oleh sebab itu sebelum menerima penunjukannya sebagai Anggota KPU dalam pelaksanaan pemilu, anggota KPU harus mengukur kemampuannya apakah mampu menyelesaikan perselisihan dan sengketa pemilu, memeriksa, apakah ada benturan kepentingan dengan salah satu pihak dan yakin dapat bersikap adil terhadap setiap pihak.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 THPb 01 / 12 Sub i
Uncontrolled Keywords: Pemilihan Umum
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3440-3460 Civil service. Government officials and employees
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
SUBANDI, 031044017UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorRADIAN SALMAN, SH.,LLMUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Husnul Khotimah
Date Deposited: 2016
Last Modified: 18 Oct 2016 23:14
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/36476
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item