LEGAL STANDING BANK INDONESIA DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN KEPAILITAN BANK

PRAWATYO AMANUSA NINDITO, 030943005 (2012) LEGAL STANDING BANK INDONESIA DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN KEPAILITAN BANK. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2012-ninditopra-23680-th-09-12-k.pdf

Download (303kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2012-ninditopra-20043-th0912.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Hukum Kepailitan merupakan sarana untuk menyelesaikan utang-piutang di antara debitur dan kreditur. Undang-Undang Kepailitan harus memberikan perlindungan kepada para kreditur apabila debitur tidak membayar lunas utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Keberadaan Undang-Undang Kepailitan diharapkan dapat memberikan akses kepada para kreditur terhadap harta kekayaan debitur yang dinyatakan pailit. Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, dapat dipailitkan. Ini disebabkan bank dalam melakukan kegiatan usahanya dapat berkedudukan sebagai debitur sekaligus kreditur. Dalam kedudukannya sebagai debitur, bank memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana simpanan masyarakat yang sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh pemiliknya. Jika bank tidak dapat mengembalikan dana tersebut, maka bank telah memenuhi kriteria untuk dapat dimohonkan pailit oleh para krediturnya, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Akan tetapi kewenangan yang dimiliki kreditur bank tersebut tidak dapat diajukan secara langsung ke pengadilan Niaga, karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No, 37 Tahun 2004, permohonan pengajuan pailit terhadap bank sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia. Akan tetapi sampai sekarang Bank Indonesia sendiri belum pernah sekalipun menggunakan kewenangan tersebut. Dalam tesis ini, penulis hendak meneliti tentang ratio legis dari pengaturan dan penetapan legal standing Bank Indonesia untuk mengajukan permohonan pailit terhadap bank serta menganalisa penerapan wewenang Bank Indonesia dalam mengajukan permohonan pailit terhadap bank di pengadilan. Penelitian ratio legis terhadap pemberian kewenangan tunggal kepada Bank Indonesia untuk mengajukan permohonan pailit terhadap bank dilakukan karena sebenarnya pengajuan permohonan tersebut merupakan hak dari para kreditur dan disini Bank Indonesia berkedudukan bukan sebagai kreditur dari bank. Selain itu juga untuk mengetahui permasalahan hukum yang menyebabkan Bank Indonesia belum pernah mengajukan permohonan pailit terhadap bank. Di akhir penulisan, penulis juga berusaha membuat suatu konstruksi hukum kepailiatan perbankan khusus yang menurut penulis dapat diterapkan di Indonesia.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TH 09 / 12 Nin l
Uncontrolled Keywords: Kepailitan;Bank
Subjects: H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance > HG1501-3550 Banking
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1000-1395 Commercial law > K1370-1395 Insolvency and bankruptcy. Creditors' rights
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K7000-7720 Private international law. Conflict of laws > K7585-7595 Social legislation
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsEmail
PRAWATYO AMANUSA NINDITO, 030943005UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorM Hadi Subhan, Dr., S.H., M.HUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Dhani Karolyn Putri
Date Deposited: 2016
Last Modified: 21 Oct 2016 20:44
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/36491
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item