PENGAWASAN DPRD TERHADAP PERENCANAAN APBD BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM DAN PENDAPAT MASYARAKAT

EFFENDHI DJUPRIANTO, 31044062 (2011) PENGAWASAN DPRD TERHADAP PERENCANAAN APBD BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM DAN PENDAPAT MASYARAKAT. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2012-djuprianto-23682-th-01-12-k.pdf

Download (299kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s2-2012-djuprianto-20216-th0112.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Partisipasi publik terhadap penyusunan Raperda APBD telah diakomodir dalam beberapa ketentuan dalam peraturan perundang - undangan, namun pengaturannya belum tersistematis dengan baik dan belum secara tegas mengatur tentang kewenangan anggota DPRD dalam mengimplementasikan keinginan rakyat yang diserap melalui dengar pendapat dan dari hasil reses. Pada sisi yang lain anggota DPRD tidak hanya mewakili dan memperjuangkan partai politik yang yang mengusungnya sebagai calon dalam pemilihan umum tetapi juga mempunyai posisi dan peran sebagai perwakilan politik yang menyuarakan kepentingan dan aspirasi dari rakyat yang diwakilinya sehingga dalam penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk penyusunan Raperda APBD partisipasi publik selalu harus diperhatikan. Dalam hal ini pengawasan PERDA oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah diatur dalam beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa Fungsi pengawasan DPRD merupakan suatu proses untuk melakukan koreksi terhadap penyimpangan dalam pemerintahan terutama yang telah dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah dengan tujuan untuk melihat sejauhmana dan bagaimana lembaga publik ( pemerintah daerah ) telah menjalankan kegiatan sesuai tujuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersebut, dengan melakukan kegiatan berupa dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus, dan pembentukan panitia kerja yang sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TH 01 / 12 Dju p
Uncontrolled Keywords: Partisipasi publik, Pengawasan, DPRD, Perencanaan, APBD
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3440-3460 Civil service. Government officials and employees
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
EFFENDHI DJUPRIANTO, 31044062UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorSukardi, Dr.,S.H.,M.H.UNSPECIFIED
Depositing User: Nn Husnul Khotimah
Date Deposited: 2016
Last Modified: 19 Oct 2016 03:29
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/36496
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item