PEMUTUSAN KONTRAK DALAM KONTRAK BAGI HASIL PADA PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI

SANG AYU PUTU RAHAYU, 031043078 MH (2012) PEMUTUSAN KONTRAK DALAM KONTRAK BAGI HASIL PADA PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2012-rahayusang-23819-th-06-12-k.pdf

Download (302kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2012-rahayusang-20234-th0612.pdf
Restricted to Registered users only

Download (922kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Saat ini keberadaan Kontrak Bagi Hasil / Production Sharing Contract (PSC) diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dengan menggunakan istilah Kontrak Kerja Sama (Kontrak Bagi hasil dan bentuk kontrak lainnya). Kontrak kerjasama dalam bentuk kontrak bagi hasil tidak dikenal dalam BW atau disebut juga sebagai kontrak innominat (tidak bernama), oleh sebab itu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengaturnya. Digunakannya jenis kontrak bagi hasil adalah karena Indonesia pada merupakan Negara yang memiliki kandungan minyak dan gas bumi yang melimpah tetapi Indonesia tidak memiliki kemampuan financial yang kuat untuk melakukan investasi terhadap kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi karena kegiatan usaha hulu ini merupakan usaha yang membutuhkan modal yang besar dan beresiko tinggi sehingga sangat riskan terhadap resiko kerugian, selain itu Indonesia saat itu tidak memiliki teknologi yang memadai untuk melakukan kegiatan usaha hulu migas ini, dan yang terakhir Indonesia tidak memiliki tenaga kerja yang berkompeten untuk melakukan kegiatan usaha hulu, itulah mengapa diperkenalkan konsep bagi hasil (production sharing contract). Konsep kontrak bagi hasil diperkenalkan di Indonesia agar minyak dan gas bumi di Indonesia yang melimpah tidak terbuang dengan percuma, namun pengelolaannya pun harus diatur agar bukan malah menimbulkan kerugian bagi rakyat dan negara. Kontrak bagi hasil yang dilaksanakan di Indonesia telah dibakukan bentuknya oleh pemerintah dalam hal ini oleh Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP MIGAS) sebagai pihak yang mewakili negara. Untuk dapat lebih memahami mengenai kontrak bagi hasil maka akan dianalisa mengenai karakteristik dari kontrak bagi hasil dalam pertambangan minyak dan gas bumi. Disamping itu, dalam kontrak bagi hasil tersebut terdapat suatu klausula pemutusan kontrak. Pelanggaran kontrak secara fundamental dapat mengakibatkan diputusnya kontrak. Karenanya dalam tesis akan dianalisa pula mengenai klausula pemutusan (termination clause) tersebut.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TH 06 / 12 Rah p
Uncontrolled Keywords: production sharing contract, termination clause, breach of contract
Subjects: H Social Sciences > HB Economic Theory > HB522-715 Income. Factor shares
T Technology > TD Environmental technology. Sanitary engineering > TP670-699 Oils, fats, and waxes
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Hukum Bisnis
Creators:
CreatorsEmail
SANG AYU PUTU RAHAYU, 031043078 MHUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorYohanes Sogar Simamora, Prof., Dr., S.H., M.HumUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Dhani Karolyn Putri
Date Deposited: 2016
Last Modified: 21 Oct 2016 20:44
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/36504
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item