DAYA BERLAKU PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDUK TERHADAP KABUPATEN PEMEKARAN

SABRI GUNTUR, 31043109 (2011) DAYA BERLAKU PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDUK TERHADAP KABUPATEN PEMEKARAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2012-guntursabr-23815-th-04-12-k.pdf

Download (300kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s2-2012-guntursabr-20238-th0412.pdf
Restricted to Registered users only

Download (978kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Sabri Guntur, SH (031043109) "Daya Berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Induk Terhadap Kabupaten Pemekaran". Dibawa bimbingan Bapak Dr. Sukardi, SH.,MH selaku pembimbing I dan Bapak Radian Salman, SH., MH selaku pembimbing II. Penelitian hukum ini bertujuan guna mengetahui apa rasio legis pemberlakuan peraturan daerah kabupaten induk terhadap kabupaten pemekaran dan apa implikasi keberlakuan peraturan daerah kabupaten induk terhadap kabupaten pemekaran. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran bagi pemerintah daerah pada umumnya dan pembentuk peraturan perundang-undangan pusat dan daerah pada khususnya. Penelitian hukum ini menggunakan tipe penelitian Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) serta mengacu pada bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum dikumpulkan dengan cara inpentarisasi hukum positif dan penelusuran kepustakaan terkait dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian hukum ini menunjukkan bahwa Pemberlakuan peraturan daerah kabupaten induk terhadap kabupaten pemekaran, sebagaimana fakta hukum yang disajikan (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Kabupaten Konawe Utara) terdapat rasio legis atau/alasan mengapa di berlakukannya peraturan daerah kabupaten konawe bagi kabupaten konawe utara, disebabkan dari empat unsur, yaitu (1) unsur kondisi wilayah, bahwa wilayah kabupaten konawe utara masih merupakan satukesatuan bentuk dan keadaan dataran tanah yang pernah dikuasai dan dikelola oleh daerah induk (kabupaten konawe), (2) unsur anggaran, yaitu untuk mengelola pendapatan asli daerah yang berupa APBD dan mempercepat pengelolaan sumber pendapatan dan pembiayaan daerah, (3) sumber daya manusia, yaitu keterbatasan legislator dan kemampuan dalam pembentukan peraturan daerah (legal draffting), dan (4) untuk mencegah agar tidak terjadi kekosongan hukum pada daerah kabupaten pemekaran, khususnya pada kabupaten konawe utara dan menunjukkan pula bahwa segala tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten konawe utara (kabupaten pemekaran) dalam menjalankan sistem pemerintaahannya yang berdasarkan pada peraturan daerah kabupaten konawe (kabupaten induk) merupkan tindakan yang legal (sah), oleh karena dilandasi Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TH 04 / 12 Gun d
Uncontrolled Keywords: Rasioa Legis, Peraturan Daerah, Kabupaten Induk.
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3400-3431 Administrative law
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3400-3431 Administrative law > K3420-3431 Administrative organization
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsEmail
SABRI GUNTUR, 31043109UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorSukardi, Dr.,S.H.,M.HUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Husnul Khotimah
Date Deposited: 2016
Last Modified: 19 Oct 2016 19:27
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/36510
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item