PRINSIP PENGHORMATAN HAK ATAS TANAH DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Dewa K.G. Astika, 090710174 D (2012) PRINSIP PENGHORMATAN HAK ATAS TANAH DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM. Disertasi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2012-astikadewa-20802-7.abstr-t.pdf

Download (311kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2012-astikadewa-20802-15 FULL TEXT.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Hak milik atas tanah berdasarkan hukum adat, merupakan hak yang mutlak, eksklusif dan asasi secara individual. Hak milik atas tanah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, untuk selanjutnya disingkat UUPA. UUPA didasarkan pada hukum adat, Pancasila dan UUD 1945, serta menentukan hak menguasai negara atas tanah untuk tujuan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Hak milik atas tanah merupakan hak yang terkuat, terpenuh dan turun-temurun, memiliki fungsi sosial. Berdasarkan Pasal 18 UUPA, hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini dilaksanakan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 mengenai pencabutan hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya, tetapi pelaksanaannya tidak efektif. Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum diselenggarakan dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dan dilaksanakan dengan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2007. Kebijakan ini didasarkan pada prinsip penghormatan terhadap hak-hak atas tanah dan kepastian hukum. Kaedah-kaedah dalam Perpres dan Peraturan Kepala BPN RI tidak mendasarkan prinsip penghormatan terhadap hak-hak atas tanah seperti : konsep dan kriteria kepentingan umum, penaksiran dan penetapan ganti rugi, musyawarah, lembaga konsinyasi dan penyelesaian sengketa. Kenyataannya, penerapan kebijakan tersebut menghadapi banyak kendala. Isu hukum dalam penelitian ini adalah : prinsip hak atas tanah dalam hukum pertanahan nasional; prinsip pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; prinsip perlindungan hukum bagi pemilik tanah/pemegang hak dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Metode penelitian ini didasarkan pada karakteristik ilmu hukum dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan hukum.

Item Type: Thesis (Disertasi)
Additional Information: KKB KK-2 Dis H 13/12 Ast p
Uncontrolled Keywords: land right, respect, land acquisition, development, public purpose.
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD101-1395.5 Land use Land tenure
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1000-1395 Commercial law
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3476-3560 Public property. Public restraint on private property
Divisions: 09. Sekolah Pasca Sarjana > Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsEmail
Dewa K.G. Astika, 090710174 DUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorSri Hajati, Prof., Dr., Hj., S.H., M.SUNSPECIFIED
ContributorEman E Ramelan, Prof., Dr., S.H., M.SUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Dhani Karolyn Putri
Date Deposited: 2016
Last Modified: 21 Oct 2016 19:07
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/36575
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item