PENYESUAIAN SUBYEK HUKUM PELAKU KEGIATAN USAHA PENGIRIMAN UANG AKIBAT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG TRANSFER DANA

EDO YUDANTO, 031042061 (2012) PENYESUAIAN SUBYEK HUKUM PELAKU KEGIATAN USAHA PENGIRIMAN UANG AKIBAT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG TRANSFER DANA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2013-yudantoedo-22373-5.abst-t.pdf

Download (207kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2013-yudantoedo-22373-13 full text.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Perkembangan teknologi mendorong munculnya bidang usaha baru pada bidang keuangan. Secara khusus, bidang usaha tersebut menyediakan jasa untuk menjadi media pengiriman dan penerimaan sejumlah dana. Usaha tersebut berdasarkan PBI 8/28/PBI/2006 tentang Kegiatan Usaha Pengiriman Uang disebut dengan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang. Peraturan tersebut mencakup subyek hukum pelaku yang terdiri atas Penyelenggara Pengiriman Uang dan Money Transfer Operator. Dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, muncul Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana yang didalam salah satu ketentuannya yakni Pasal 69 (1) menyebutkan Penyelenggara Transfer Dana harus memenuhi syarat komulatif berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi dan mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Penyelenggara Pengiriman Uang dan Money Transfer Operator merupakan subyek hukum pelaku di dalam Kegiatan Usaha Pengiriman Uang. Alternatif bentuk usaha bagi pelaku Kegiatan Usaha Pengiriman Uang sangatlah luas, diantaranya adalah perorangan, badan usaha bukan badan hukum, badan hukum serta badan usaha asing. Setelah adanya ketentuan Pasal 69 (1) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana secara komulatif harus melakukan penyesuaian izin menjadi satu lembaga Penyelenggara Transfer Dana serta wajib berbadan hukum. Langkah-langkah penyesuaian yang dapat dilakukan oleh setiap subyek hukum pelaku memiliki perbedaan didasari oleh bentuk badan usahanya. Proses penyesuaian tersebut terkait erat dengan fungsi Notaris didalam kedudukannya sebagai Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik. Keberadaan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna merupakan syarat mutlak dapat didirikannya Badan Hukum

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TMK.66/12 Yud p
Uncontrolled Keywords: Kegiatan Usaha Pengiriman Uang, Penyesuaian, Badan Hukum
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD2340.8-2346.5 Small and medium-sized businesses, artisans,handicrafts, trades
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3840-4375 Regulation of industry, trade, and commerce. Occupational law
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsEmail
EDO YUDANTO, 031042061UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorAGUS WIDYANTORO, S.H., M.H.UNSPECIFIED
Depositing User: Nn Dhani Karolyn Putri
Date Deposited: 2016
Last Modified: 20 Oct 2016 21:00
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/36633
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item