PENERAPAN SANKSI TERHADAP PROFESI NOTARIS

ASRI SUBARYATI, 031042135 (2012) PENERAPAN SANKSI TERHADAP PROFESI NOTARIS. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2013-subaryatia-22393-4.abstr-.pdf

Download (505kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2013-subaryatia-22393-12 full text.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Keberadaan notaris sangat penting di tengah-tengah kehidupan masyarakat, notaris memberikan jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum pada masyarakat menyangkut pembuatan akta otentik. Pembuatan akta otentik yang mengandung kebenaran formal ini sangat membutuhkan bantuan dan jasa notaris sehingga akta otentik itu akan dapat dipahami dan diterima oleh semua pihak, serta memiliki jaminan kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat. Notaris dalam menjalankan profesinya tersebut, harus benar-benar mampu memberikan jasanya secara baik kepada masyarakat sehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan. Seorang notaris dituntut lebih peka, jujur, adil dan transparant dalam pembuatan suatu akta agar menjamin semua pihak yang terkait langsung dalam pembuatan akta otentik serta bertindak menurut kebenaran sesuai dengan sumpah jabatan notaris. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) diatur bahwa ketika notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata, administrasi, kode etik jabatan notaris dan tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap notaris. Dalam praktek jika ada suatu tindakan atau pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, maka terhadap pelanggaran yang dilakukan dapat ditarik atau dikualifikasi sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan notaris. Penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut dilanggar, artinya disamping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN, kode etik jabatan notaris juga memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHPidana. Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif (legal research) dengan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Setiap aturan hukum yang berlaku di Indonesia selalu ada sanksi pada akhir aturan hukum tersebut. Sanksi yang ditujukan terhadap notaris juga merupakan sebagai penyadaran, bahwa notaris dalam melakukan tugas jabatannya telah melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan notaries sebagaimana tercantum dalam UUJN dan untuk mengembalikan tindakkan notaries dalam melaksanakan tugas jabatannya untuk tertib sesuai UUJN. Seorang notaries dalam memberikan pelayanan, harus mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nurani.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TMK 58/12 Sub p
Uncontrolled Keywords: Penerapan, Notaris
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K115-130 The legal profession
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsEmail
ASRI SUBARYATI, 031042135UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorNur Basuki Minarno, Prof., Dr., S.H., M.HumUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Dhani Karolyn Putri
Date Deposited: 2016
Last Modified: 19 Oct 2016 21:14
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/36639
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item