PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN PERUSAHAAN SWASTA

DIANA UCHROWIYAH, 030810454 N (2011) PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN PERUSAHAAN SWASTA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text
gdlhub-gdl-s2-2013-uchrowiyah-22422-5.abstr-k.pdf

Download (118kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2013-uchrowiyah-22422-14 full.pdf
Restricted to Registered users only

Download (818kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Investasi merupakan potensi yang berharga karena banyak manfaat yang dapat diambil, antar lain masuknya aliran devisa dan kesempatan kerja lebih luas. Para investor dalam hal ini perusahaan swasta saat melangsungkan pengadaan tanah bagi usahanya tidak serta merta langsung dapat dilakukan, walau tanah yang diinginkan lokasinya strategis atau mendukung perusahaan swasata tersebut, tanah yang diinginkan harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT. RW.) kabupaten / kota lokasi tanah tersebut beserta ijin- ijin yang harus dipenuhi oleh perusahaan swasta (investor). Prosedur yang harus dilakukan untuk calon investor atau perusahaan swasta untuk memperoleh tanah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah datang ke Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten / Kota (BAPPEKAB / BAPPEKOT) untuk menanyakan apakah peruntukan suatu lokasi tanah yang diinginkan untuk perusahaan swasata sudah sesuai dengan yang dibutuhkan, biula sesuai maka perusahaan swasta tersebut harus mengajukan ijin lokasi bila luasnya lebih dari 1 (satu) hektar, bila luasnya kurang dari 1 (satu) hektar maka mengajukan perubahan pemanfaatan ruang (P2R) ke kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT), perolehan tanah dapat dilakukan melalui cara pemindahan Hak Atas Tanah atau melalui penyerahan atau pelepasan Hak Atas Tanah yang diikuti oleh pemberian hak oleh Badan Pertahanan Nasional (BPN). Ijin pengeringan tidak mutlak diperlukan bila : 1. Tanah yang akan diperoleh dalam rangka melaksanakan usaha industry berada dalam suatu kawasan industry. 2. Tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut. 3. Tanah yang akan diperoleh sudah mendapatkan ijin lokasi.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: TMK. 02/12 Uch p
Uncontrolled Keywords: LAND USE
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD101-1395.5 Land use Land tenure
H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD2709-2930.7 Corporations
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
DIANA UCHROWIYAH, 030810454 NUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorUrip Santoso, Dr., SH., MHUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Dhani Karolyn Putri
Date Deposited: 2016
Last Modified: 11 Jun 2017 19:42
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/36649
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item