KEBIJAKAN INTEGRASI PEMERINTAH THAILAND TERHADAP KAUM MINORITAS MELAYU PATANI

Khondun Chelong, 070944020 (2012) KEBIJAKAN INTEGRASI PEMERINTAH THAILAND TERHADAP KAUM MINORITAS MELAYU PATANI. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2013-chelongkho-22679-7.absra-t.pdf

Download (328kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2013-chelongkho-22679-17full.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Tesis ini disajikan dengan judul Kebijakan Integrasi Pemerintah Thailand Terhadap Kaum Minoritas Melayu Patani. Suatu telaah yang merefleksikan kepada peristiwa-peristiwa kekerasan yang meningkat pada kurun waktu mutakhir ini – yaitu sejak berdirinya pemerintahan PM Thaksin Shinawatra – di bumi yang pernah dijuluki serambi Mekah (Patani). Serangkaian peristiwa yang menarik untuk cuba mengkaji ulang akan pengelaman sejarah hubungan antara dua komunitas yang terlibat dalam mengkonstruksi akan kejadian-kejadia tersebut, yaitu hubungan pemerintah (kerajaan Thai) dan yang diperintah (masyarakat Melayu Patani). Legitimasi sejarah yang menjadi tolak ukur akan kelaim kebenaran eksistensi mereka masing-masing. Terlepas dari perdebatan sejarah tersebut, hal yang tidak dapat diabaikan adalah bahwa perwakilan negara yang memerintah di kawasan mayoritas etnis Melayu itu berbenturan dengan identitas budaya mereka. Sejak mula politik penyatuan wilayah Melayu Patani ke dalam teritorial kerajaan Thai dan penghapusan kekuasaan sultan Melayu 1902, upaya resistensi dari kalangan orang-orang Melayu Patani terhadap kerajaan Thai tidaklah surut. Seiring dengan perjalanan waktu memasuki satu abad lebih kekuasaan Thai bertapak di bumi mayoritas etnis Melayu, berbagai kebijakan politik yang ditempuh demi terciptanya pengintegrasian secara total seperti yang terjadi kepada kelompok minoritas lainnya sulit terwujud. Dari itu timbul research quation yang mencerminkan refleksi untuk menganalisis dengan objektif ilmiah seputar beberapa kebijakan politik yang dominan seperti integrasi, asimilasi, transmigrasi, sekularisasi pendidikan Islam dan lain-lain. Merujuk kepada bebera penetilian yang terdahulu terutama dari peneliti asing mereka cenderung memberi penilaian bahwa ada tujuan dari kebijakan pemerintah Thailand yang bisa membawa akibat kepada punah indentitas kaum minoritas Melayu Patani. Dengan demikian, karena bersentuhan dengan unsur yang sensitif bagi entitas politik yang semula mempunyai identitas diri yang kental. Dengan menggunakan landasan teori-teori gerakan perlawan sebagai faktor muncul menjadi gerakan oleh beberapa pakar, dalam kajian ini ada konsep separatisme yang di bahas. Secara fakta yang terjadi di tubuh komunitas masyarakat Melayu Patani timbul gerakan perlawanan sebagai resistensi terhadap kekuasaan negara yang diorganisir menjadi gerakan separatis. Hingga masa-masa kontemporer ini, konflik politik di kawasan selatan Thailand belum lagi menunjukan akan menumu titik menyelesaian yang signifikan secara parmanen. Berbagai pihak berupaya mengusulkan resolusi yang beragam ditengah-tengah pendirian yang tegas antara kedua-dua kubu yang bertikai, yaitu pemerintah Thai dengan prinsip kekuasaan yang sentralistik dan di pihak yang lain kubu gerakan ingin kemerdekaan nasional Melayu Patani. Dari penelitian ini dengan pertimbangan-pertimbangan yang banyak sumber, mengetengahkan satu resolusi politik untuk masing-masing pihak mengundurkan satu langkah dengan membuka pintu dialog yang akan membawa kepada proses perundingan (yang selama ini ditutup rapat oleh pihak berkuasa).

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TP 07/12 Che k
Uncontrolled Keywords: Minority, integration, Patani
Subjects: H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare > HV1-9960 Social pathology. Social and public welfare. Criminology > HV697-4959 Protection, assistance and relief > HV3176-3199 Special classes. By race or ethnic group
J Political Science > JZ International relations > JZ5-6530 International relations
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law > K3220 Public policy
Divisions: 07. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Magister Ilmu Politik
Creators:
CreatorsEmail
Khondun Chelong, 070944020UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorKacung Marijan, Prof., Dr., Drs., MA., Ph.DUNSPECIFIED
ContributorBaiq LSW Wardhani, Dr., Dra., MA., Ph.DUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Dhani Karolyn Putri
Date Deposited: 2016
Last Modified: 03 Oct 2016 07:47
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/36709
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item