RONAL DJABUMIR, 031042015 N (2012) JUAL BELI HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-djabumirro-22719-4.abstr-i.pdf Download (127kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2013-djabumirro-22719-12FULL.pdf Restricted to Registered users only Download (633kB) | Request a copy

Abstract

Rumah susun telah menjadi kebutuhan masyarakat di daerah perkotaan baik masyarakat yang tergolong orang kaya maupun masyarakat berpenghasilan rendah, pada masa ini. Hal ini disebabkan karena luas tanah kosong yang makin sedikit untuk dihuni sedangkan perkembangan masyarakat yang terus meningkat. Dalam jual beli rumah susun untuk memperoleh kepemilikan atas satuan rumah susun, telah mengalami perkembangan dari UU No. 16 Tahun1985 dan kemudian diganti dengan UU No. 20 Tahun 2011. Perubahan undang-undang ini diikuti dengan perubahan aturan jual beli hak milik atas satuan rumah susun. Di dalam UU No. 16 Tahun 1985, jual beli satuan rumah susun baru dapat dilakukan setelah suatu rumah susun memperoleh sertifikat Layak Huni, walaupun di dalam perkembangannya dikeluarkan Kepmenpera No. 11/KPTS/1994 yang memungkinkan dilakukannya pemasaran satuan rumah susun sebelum pembangunan rumah susun selesai melalui PPJB. Di dalam UU No. 20 Tahun 2011, diatur proses pemasaran dan jual beli atas satuan rumah susun, yang terbagi atas proses pemasaran sebelum pembangunan rumah susun dilaksanakan, proses jual beli sebelum rumah susun selesai dibangun dan proses jual beli setelah rumah susun selesai dibangun. Di dalam tesis ini dibahas apa yang menjadi ratio legis dari pengaturan jual beli hak milik atas satuan rumah susun menurut UU No. 20 Tahun 2011 dibandingkan dengan UU No. 16 Tahun 1985, dan perlindungan hukum yang diberikan oleh UU No. 20 Tahun 2011 terhadap masyarakat. Kesimpulan dari tesis ini, yang menjadi ratio legis dari pengaturan jual beli hak milik atas satuan rumah susun di dalam UU No. 20 Tahun 2011 adalah karena UU No. 16 Tahun 1985 jo. Kepmenpera No. 11/KPTS/1994, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan setiap orang. Berkaitan dengan perlindungan hukum, ada 2 (dua) perlindungan hukum yang diberikan oleh UU No. 20 Tahun 2011, yaitu secara preventif dan represif. Yang termasuk di dalam perlindungan hukum preventif adalah peran serta masyarakat di dalam perencanaan, pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah pada setiap tahap pembangunan rumah susun melalui perizinan, pemeriksaan, dan penertiban, kemudian pengawasan yang meliputi pemantauan, evaluasi, tindakan koreksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga pendaftaran tanah yang menghasilkan sertipikat bagi pemegang hak atas tanah. Sedangkan yang termasuk dalam perlindungan hukum represif adalah melalui penyelesaian sengketa baik melalui upaya musyawarah untuk mufakat, gugatan melalui pengadilan yang berada di lingkungan pengadilan umum atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan yang disepakati para pihak yang bersengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa, yaitu antara lain melalui arbitrase, konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi dan/atau penilaian ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan juga dimungkinkan dilakukan gugatan melalui PTUN dan juga gugatan pidana pada peradilan umum yang akan menghasilkan sanksi pidana dan denda yang dapat dikenakan kepada setiap pihak yang melakukan melanggar ketentuan UU No. 20 Tahun 2011

Actions (login required)

View Item