AKTA PERJANJIAN PENITIPAN BAYI TABUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

ANNEKE BAMBANG, 031042056 (2012) AKTA PERJANJIAN PENITIPAN BAYI TABUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2013-bambangann-22725-4.abstr-k.pdf

Download (254kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2013-bambangann-22725-12full.pdf
Restricted to Registered users only

Download (939kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Dengan berkembangnya waktu maka kehidupan manusia juga semakin berkembang. Perkembangan waktu tersebut juga memberikan dampak terhadap perkembangan teknologi. Salah satunya dibidang teknologi kedokteran. Teknologi kedokteran mengembangkan suatu cara agar pasangan suami-isteri yang tidak dapat memiliki keturunan secara alamiah dapat menggunakan alternatif lain yaitu dengan cara program bayi tabung. In vitro vertilization (IVF) atau yang lebih dikenal dengan sebutan bayi tabung adalah proses pembuahan sel telur dan sperma di luar tubuh wanita. In vitro adalah bahasa latin yang berarti dalam gelas/tabung gelas dan vertilization berasal dari bahasa Inggris yang artinya pembuahan. Maka dari itu disebut bayi tabung. Tetapi teknologi ini pun terkadang masih belum dapat memenuhi kebutuhan pasangan yang ingin memiliki keturunan karena masih terjadi kegagalan. Kegagalan tersebut terjadi karena rahim si isteri memang tidak kuat untuk mengandung. Oleh karena itu maka muncullah surrogate mother atau bayi tabung titipan. Dalam hal ini sel sperma dan sel telur berasal dari sepasang suami isteri kemudian dibuahi di luar dan setelah berkembang menjadi embrio dimasukkan kedalam rahim ibu titipan. Antara pasangan suami isteri yang menitipkan dengan wanita yang menerima titipan ada suatu perjanjian penitipan diantara mereka atau yang dikenal dengan istilah Gestational Agreement. Oleh karena banyaknya hal tersebut terjadi pada masyarakat yaitu penggunaan surrogate mother atau penitipan bayi tabung, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji “AKTA PERJANJIAN PENITIPAN BAYI TABUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”. Berpangkal tolak pada uraian Latar Belakang Masalah di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana hak-hak ibu yang menerima penitipan janin? 2. Apakah secara yuridis perjanjian penitipan bayi tabung dapat dibenarkan? Hak-hak ibu yang menerima penitipan janin yang terutama adalah menerima imbalan sesuai yang dituangkan dalam perjanjian, tetapi tidak hanya sebatas nilai materiil saja. Ada juga hak-hak yang lebih mendasar dari wanita tersebut. Selama mengandung 9 (sembilan) bulan muncul kontak batin dan rasa kasih sayang dari ibu yang mengandung tersebut, sehingga ibu tersebut juga mempunyai hak untuk mengunjungi anak yang dilahirkannya, walaupun secara genetika bukan anak biologisnya. Ibu tersebut juga mempunyai hak untuk menyusui anak tersebut. Pada Pasal 1332 BW manyatakan bahwa “hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi obyek perjanjian”. Dari ketentuan ini maka perjanjian penitipan janin tidak dapat diterima, karena janin bukanlah merupakan suatu barang Dalam perjanjian penitipan bayi tersebut juga melanggar ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa jenis bayi tabung yang dapat digunakan di Indonesia adalah jenis bayi tabung yang menggunakan sel sperma dan sel telur dari pasangan suami-isteri yang bersangkutan dan ditanamkan kembali ke dalam rahim isteri dari mana sel telur tersebut berasal. Hukum perjanjian termasuk Buku III BW yang menganut sistem terbuka. Artinya masyarakat diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja. Namun kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri isi perjanjian dibatasi oleh ketentuan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Dalam hal ini seharusnya pemerintah memperkuat pengawasan dan lebih meningkatkan kesadaran masyarakat tehadap pentingnya kontrol etika dan moral dalam penerapan teknologi kedokteran tersebut. Pemerintah juga harus memberikan peraturan yang jelas mengenai penyelenggaraan program bayi tabung yang diperbolehkan di Indonesia, sehingga memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat yang terlibat dalam penerapan teknologi bayi tabung tersebut

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TMK 14/ 12 Bam a
Uncontrolled Keywords: BAYI TABUNG; HUKUM ISLAM
Subjects: B Philosophy. Psychology. Religion > BP Islam. Bahaism. Theosophy, etc > BP1-253 Islam
K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence
K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB531-619 Domestic relations. Family law
R Medicine > RJ Pediatrics > RJ251-325 Newborn infants Including physiology, care, treatment, diseases
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsEmail
ANNEKE BAMBANG, 031042056UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorAFDOL, Prof., Dr., S.H., MSUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Dhani Karolyn Putri
Date Deposited: 2016
Last Modified: 01 Oct 2016 07:53
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/36720
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item