PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DALAM JUAL BELI TANAH

THERESA BINTI, 031042085 (2012) PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DALAM JUAL BELI TANAH. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2013-theresabin-22731-5.abstr-t.pdf

Download (58kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2013-theresabin-22731-12full.pdf
Restricted to Registered users only

Download (409kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Tesis ini membahas tentang Ratio legis adanya kewajiban untuk membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Penegakan pelaksanaan Sistem Self Assessment terhadap pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Dalam penulisan tesis ini metode yang digunakan adalah penelitian hukum dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundangundangan (statute approach)sertapendekatan konsep (conseptual approach). Hasil penelitian terhadap permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah Ratio Legis adanya kewajiban untuk membayar Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebelum dilakukan pembuatan akta, karena adanya kekhawatiran bagi pihak Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) jika sudah dibuatkan akta, para pihak tidak mau membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pelaksanaan Undang-undang tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan(BPHTB) mempunyai tugas pokok dan fungsi (pasal 24 UU BPHTB) yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam pasal 25 dan 26 UU BPHTB. Dalam Penegakan Pelaksanaan Sistem Self Assessent terhadap pemungutan Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ini tampak pada Pasal 12 UU KUP. Dimana dalam Ayat (1) menunjukan UU KUP menghendaki Wajib Pajak bersifat aktif dalam membayar pajak. Ayat (2) mengandung makna bahwa hasil perhitungan WP, berapa pun itu, untuk sementara dianggap sebagai perhitungan menurut ketentuan yang berlaku. Ayat (3) ini berfungsi sebagai pengendali. Jadi, apabila kemudian diketahui bahwa perhitungan yang dilakukan oleh WP keliru, barulah fiskus membenarkannya. Oleh karena itu kesalahan pengisian SPT yang menimbulkan kerugian negara di dalam undang-undang dianggap sebagai sebuah tindak pidana.Sehingga dapat dikenakan sanksi yaitu denda administrasi, serta dapat juga dikenakan denda pidana (pasal 38 UU KUP).

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: TMK 92/12 Bin p
Uncontrolled Keywords: Self Assessment System, BPHTB
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD101-1395.5 Land use Land tenure
H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ6603-7390 Customs administration
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3840-4375 Regulation of industry, trade, and commerce. Occupational law > K3941-3974 Trade and commerce
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K623-968 Civil law > K720-792 Property
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
THERESA BINTI, 031042085UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorAGUS SEKARMADJI, S.H., M.HumUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Dhani Karolyn Putri
Date Deposited: 2016
Last Modified: 01 Oct 2016 07:19
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/36725
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item