AMI RADITYA, 031042089 N (2012) TANGGUNG JAWAB PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI DALAM MENGURUS KEPENTINGAN BERSAMA SATUAN RUMAH SUSUN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-radityaami-22781-6.abstr-t.pdf Download (134kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2013-radityaami-22781-14full.pdf Restricted to Registered users only Download (506kB) | Request a copy

Abstract

Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama di daerah perkotaan yang jumlah penduduknya terus meningkat, karena pembangunan rumah susun dapat mengurangi penggunaan tanah, membuat ruang-ruang terbuka kota yang lebih lega dan dapat digunakan sebagai suatu cara untuk peremajaan kota bagi daerah yang kumuh. Dalam satuan rumah susun tersebut terdapat milik perseorangan yang dikelola sendiri oleh pemiliknya maupun hak bersama yang harus digunakan dan dikelola secara bersama karena menyangkut kepentingan dan kehidupan orang banyak. Penggunaan dan pengelolaan rumah susun beserta lingkungannya harus diatur dan dilakukan oleh suatu perhimpunan yang diberi wewenang dan tanggung jawab. Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 untuk dibentuk oleh para penghuni rumah susun dan diberi status sebagai badan hukum. Namun, meskipun sudah ada aturan yang jelas dan wajib untuk dibentuknya PPPSRS masih banyak rumah susun yang tidak memiliki perhimpunan pemilik dan penghuni, dan masih dikelola oleh pihak developer atau pengembang. Peran dan fungsi PPPSRS harus lebih ditingkatkan agar hak dan kepentingan konsumen rumah susun tidak dirampas oleh pengembang untuk kepentingan bisnisnya. PPPSRS merupakan payung hukum bagi konsumen rumah susun untuk memelihara hak hukumnya terhadap aset yang mereka beli dari kemungkinan di eksploitasi oleh pihak lain, terutama oleh pengembang atau developer.

Actions (login required)

View Item