PENDAFTARAN TANAH ULAYAT MENURUT PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG TANAH ULAYAT DAN PEMANFAATANNYA

NURIS AGUSTI, 031042076 (2012) PENDAFTARAN TANAH ULAYAT MENURUT PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG TANAH ULAYAT DAN PEMANFAATANNYA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2013-gunawanlin-23009-halaman-k.pdf

Download (246kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2013-gunawanlin-23009-full.pdf
Restricted to Registered users only

Download (785kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Ada berbagai macam hak atas tanah di Indonesia, seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai. Selain itu dikenal juga Hak Tanah Ulayat yang dimiliki secara bersama-sama oleh Masyarakat Hukum Adat. Hukum Agraria Nasional kita mengakui adanya hak ulayat pada masyarakat hukum adat. Sebagaimana disebutkan alam Pasal 3 UUPA untuk menjaga agar jangan sampai timbul sengketa menyangkut tanah perlu adanya jaminan kepastian hukum hak atas tanah, Undang-undang No. 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria memerintahkan kepada Pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran seluruh tanah yang ada di wilayah Republik Indonesia. Metode Penelitian dalam rangka penulisan tesis ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, disamping menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan sejarah, dan menggunakan pendekatan kasus. Permasalahan muncul setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana Tanah Ulayat tidak masuk salah satu objek pendaftaran tanah, sehingga menyebabkan ketidak pastian hukum terhadap kepemilikan tanah ulayat. Dan untuk jangka panjang adalah akan timbul sengketa kepemilikkan tanah antara pemegang Hak Guna Usaha dengan masyarakat hukum adat yang berhak atas tanah ulayat tersebut. Permasalahan lain adalah belum adanya perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanah ulayat, yang ada baru sebatas pengakuan saja. Sesuai hasil Penelitian Penulis di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman, sekarang sudah dilakukan terobosan hukum dalam pendaftaran tanah ulayat, dimana tanah ulayat merupakan salah satu objek dari pendaftaran tanah. Walaupun hal ini tidak tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, namun masyarakat dapat menerima hal tersebut. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas perlu dilakukan pembaharuan hukum di bidang pertanahan (reformasi UU dan PP di bidang Pertanahan), khususnya adalah tentang pendaftaran tanah ulayat dan perlindungan terhadap tanah ulayat, agar tercipta kepastian hukum ditengah masyarakat, dan dapat diwujudkannya kehidupan yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa ini yaitu kehidupan yang adil dan makmur. Kata Kunci : Pendaftaran Tanah Ulayat Merupakan Kewajiban Pemerintah

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TMK.30/12 Agu p
Uncontrolled Keywords: Pendaftaran Tanah Ulayat Merupakan Kewajiban Pemerintah
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD101-1395.5 Land use Land tenure
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K7000-7720 Private international law. Conflict of laws > K7585-7595 Social legislation
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsEmail
NURIS AGUSTI, 031042076UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorEman Ramelan, Prof., Dr., S.H., MSUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Dhani Karolyn Putri
Date Deposited: 2016
Last Modified: 01 Oct 2016 04:26
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/36773
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item