NURIS AGUSTI, 031042076 (2012) PENDAFTARAN TANAH ULAYAT MENURUT PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG TANAH ULAYAT DAN PEMANFAATANNYA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-gunawanlin-23009-halaman-k.pdf Download (246kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2013-gunawanlin-23009-full.pdf Restricted to Registered users only Download (785kB) | Request a copy

Abstract

Ada berbagai macam hak atas tanah di Indonesia, seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai. Selain itu dikenal juga Hak Tanah Ulayat yang dimiliki secara bersama-sama oleh Masyarakat Hukum Adat. Hukum Agraria Nasional kita mengakui adanya hak ulayat pada masyarakat hukum adat. Sebagaimana disebutkan alam Pasal 3 UUPA untuk menjaga agar jangan sampai timbul sengketa menyangkut tanah perlu adanya jaminan kepastian hukum hak atas tanah, Undang-undang No. 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria memerintahkan kepada Pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran seluruh tanah yang ada di wilayah Republik Indonesia. Metode Penelitian dalam rangka penulisan tesis ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, disamping menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan sejarah, dan menggunakan pendekatan kasus. Permasalahan muncul setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana Tanah Ulayat tidak masuk salah satu objek pendaftaran tanah, sehingga menyebabkan ketidak pastian hukum terhadap kepemilikan tanah ulayat. Dan untuk jangka panjang adalah akan timbul sengketa kepemilikkan tanah antara pemegang Hak Guna Usaha dengan masyarakat hukum adat yang berhak atas tanah ulayat tersebut. Permasalahan lain adalah belum adanya perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanah ulayat, yang ada baru sebatas pengakuan saja. Sesuai hasil Penelitian Penulis di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman, sekarang sudah dilakukan terobosan hukum dalam pendaftaran tanah ulayat, dimana tanah ulayat merupakan salah satu objek dari pendaftaran tanah. Walaupun hal ini tidak tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, namun masyarakat dapat menerima hal tersebut. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas perlu dilakukan pembaharuan hukum di bidang pertanahan (reformasi UU dan PP di bidang Pertanahan), khususnya adalah tentang pendaftaran tanah ulayat dan perlindungan terhadap tanah ulayat, agar tercipta kepastian hukum ditengah masyarakat, dan dapat diwujudkannya kehidupan yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa ini yaitu kehidupan yang adil dan makmur. Kata Kunci : Pendaftaran Tanah Ulayat Merupakan Kewajiban Pemerintah

Actions (login required)

View Item