EKSISTENSI HAK ULAYAT DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

FELICIA LIMANTARA, 031042092 (2012) EKSISTENSI HAK ULAYAT DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2013-limantaraf-23118-halaman-abs.pdf

Download (143kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2013-limantaraf-23118-full.pdf
Restricted to Registered users only

Download (721kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Reformasi yang terjadi di Indonesia telah membawa perubahan yang berarti, minimal pada tataran konstitusi. Perubahan tersebut ditandai dengan adanya pengakuan terhadap kearifan lokal melalui amandemen kedua Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Struktur pemerintahan di Indonesia menganut sistem desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam kaitannya dengan masyarakat khususnya masyarakat hukum adat, keberadaan masyarakat hukum adat dikenal dengan adanya Hak Ulayat secara legalitas diakui dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA), khususnya Pasal 3 juncto Pasal 5. Keberadaan pangakuan ulayat diperkokoh dalam Pasal 18 B yang mengandung 2 (dua) prinsip dalam pengelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu Prinsip pengakuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau yang bersifat istimewa dan Prinsip pengakuan eksistensi dan hak-hak tradisional masyarakat adat. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang pertanahan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap eksistensi Tanah Pelaba Pura tersebut tetap terjaga.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TMK 25/12 Lim e
Uncontrolled Keywords: EKSISTENSI HAK ULAYAT DI INDONESIA
Subjects: H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare > HV1-9960 Social pathology. Social and public welfare. Criminology > HV697-4959 Protection, assistance and relief > HV3176-3199 Special classes. By race or ethnic group
J Political Science > JS Local government Municipal government
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1700-1973 Social legislation
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsEmail
FELICIA LIMANTARA, 031042092UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorSri Winarsi, S.H., M.HUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Dhani Karolyn Putri
Date Deposited: 19 Oct 2016 03:09
Last Modified: 19 Oct 2016 03:09
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/36808
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item