MOHAMMAD AMRULLAH, 031043029 (2011) KESATUAN SISTEM HUKUM KEPAILITAN INDONESIA DI BAWAH KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN NIAGA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-amrullahmo-23267-4.abstr-k.pdf Download (204kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) 7.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Salah satu aspek penting dalam penyempurnaan Aturan Kepailitan Indonesia adalah pembentukan Pengadilan Niaga sebagai Pengadilan Khusus (Extraordinary Court) dalam Lingkungan Peradilan Umum. Kewenangan Pengadilan Niaga dengan wewenang khusus sebagai Jurisdiction Spesific, Substantive dan Ekslusif sejak awal dirancang untuk memiliki Kompetensi Absolut yang diperluas, tidak saja Permohonan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, namun mencakup pula wewenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Perniagaan lainnya, termasuk semua perselisihan perkara perdata lainnya yang terkait dengan Putusan Kepailitan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kompetensi Absolut Pengadilan Niaga yang telah diperluas kewenangannya menimbulkan pula titik singgung Kompetensi Absolut dengan Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Pajak serta Badan Arbitrase. Konstruksi Kesatuan Sistem Hukum Kepailitan merupakan penerapan Asas Integrasi Sistem Hukum Kepailitan yang diarahkan kepada konsep penyatuan Sistem Hukum Kepailitan Indonesia di bawah kewenangan tunggal untuk mengadili pada Pengadilan Niaga. Menjadikan Kesatuan Sistem Hukum Kepailitan Indonesia dibawah Kompetensi Absolut Pengadilan Niaga sebagai sarana hukum untuk menjamin tertib Sistem Hukum Kepailitan serta menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif. Sekaligus memberikan kepastian hukum bagi debitor dan para kreditor, termasuk untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pelaku bisnis dan transaksi keuangan baik dalam negeri maupun internasional.

Actions (login required)

View Item