PENEGAKAN HUKUM DALAM KONTEKS IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI INDONESIA (Bima – Nusa Tenggara Barat)

ZULFIKAR DEMITRY, 031043077 (2012) PENEGAKAN HUKUM DALAM KONTEKS IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI INDONESIA (Bima – Nusa Tenggara Barat). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2013-demitryzul-23405-5.abstr-t.pdf

Download (97kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2013-demitryzul-23405-13full.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Peningkatan dalam pembangunan dapat mendorong setiap orang atau masyarakat untuk berlomba-lomba mendirikan suatu kegiatan usaha tanpa memperhatikan dampak atau efek negatif dari didirikannya kegiatan usaha tersebut. Kewajiban untuk melestarikan lingkungan hidup menjadi tidak ada artinya apabila pihak yang berkompeten mengeluarkan AMDAL demikian mudah untuk mengabulkan permohonan atau memberikan penafsiran yang berbeda atas berlakunya peraturan perundang-undangan untuk memberikan atau menolak AMDAL yang dimohonkan tersebut. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini memfokuskan pada penegakan hukum dalam konteks izin usaha pertambangan di Indonesia (Bima � Nusa Tenggara Barat). Sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah Legalitas penerbitan izin usaha pertambangan emas dalam konteks UU No. 4 Tahun 2009 dan Akibat hukum terjadi dalam hal pelanggaran izin usaha di bidang pertambangan emas di Bima Nusa Tenggara Barat Hasil penelitian yang di dapat dalam penelitian ini adalah bahwa proses pemberian izin dalam konteks usaha pertambangan harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009, termasuk mengenai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam pemberian izin usaha pertambangan. Dalam hal pelanggaran perizinan akan menimbulkan akibat hukum dan akan dikenakan sanksi pidana, administrasi berupa pencabutan izin pertambangan dan bagi pegawai yang memberikan izin pertambangan tidak sesuai dengan yang seharusnya dikenakan sanksi sebagai pegawai negeri sipil.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK - 2 TH 50 / 12 Dem p
Uncontrolled Keywords: law enforcement, licencing, mining
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K7000-7720 Private international law. Conflict of laws > K7340-7512 Commercial law > K7485-7495 Business associations. Business corporations
T Technology > TN Mining engineering. Metallurgy
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
ZULFIKAR DEMITRY, 031043077UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorTatik Sri Djatmiati, Prof., Dr., S.H., MSUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Dhani Karolyn Putri
Date Deposited: 2016
Last Modified: 12 Oct 2016 02:25
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/36910
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item