PEMBATASAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI SENGKETA TATA USAHA NEGARA YANG OBJEK GUGATANNYA BERUPA KEPUTUSAN PEJABAT DAERAH YANG JANGKAUAN KEPUTUSANNYA BERLAKU DI WILAYAH DAERAH YANG BERSANGKUTAN

M.T EKAWATI RAHAYU, 031043032 (2012) PEMBATASAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI SENGKETA TATA USAHA NEGARA YANG OBJEK GUGATANNYA BERUPA KEPUTUSAN PEJABAT DAERAH YANG JANGKAUAN KEPUTUSANNYA BERLAKU DI WILAYAH DAERAH YANG BERSANGKUTAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2013-rahayumtek-23411-5.abstr-t.pdf

Download (99kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2013-rahayumtek-23411-14full.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Permohonan peninjauan kembali merupakan upaya hukum yang disediakan bagi Para Pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan. Permohonan Peninjauan Kembali diatur dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pembatasan Permohonan Peninjauan Kembali sengketa tata usaha negara yang obyek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan dengan berpedoman pada hasil rapat kerja nasional Mahkamah Agung adalah bertentangan dengan Undang-Undang dimaksud karena Undang-undang tidak membatasi permohonan peninjauan kembali sengketa tata usaha negara dimaksud. Pembatasan permohonan peninjauan kembali sengketa tata usaha negara dimaksud menimbulkan akibat hukum bagi Para Pihak yang bersengketa yakni berkurangnya kesempatan memperoleh keadilan.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK - 2 TH 48 / 12 Rah p
Uncontrolled Keywords: Sengketa Tata Usaha Negara; Keputusan Pejabat Daerah
Subjects: J Political Science > JS Local government Municipal government
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3440-3460 Civil service. Government officials and employees
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
M.T EKAWATI RAHAYU, 031043032UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorTatiek Sri Djatmiati, Prof., Dr., SH., MSUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Dhani Karolyn Putri
Date Deposited: 2016
Last Modified: 12 Oct 2016 02:20
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/36916
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item