URGENSI SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW) TERHADAP KEABSAHAN SUATU PERJANJIAN WARALABA

AKBAR HIZNU MAWANDA, 030810640 M (2012) URGENSI SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW) TERHADAP KEABSAHAN SUATU PERJANJIAN WARALABA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2013-mawandaakb-23418-5.abstr-t.pdf

Download (198kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2013-mawandaakb-23418-14full.pdf
Restricted to Registered users only

Download (878kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Waralaba menjadi begitu populer di kalangan pengusaha dasawarsa ini. Salah satu alasan mengapa jenis usaha tersebut menjadi begitu terkenal di Indonesia adalah karena sistem yang terdapat dalam waralaba dapat digunakan untuk mengembangkan suatu usaha dengan cepat dengan dana yang relatif terbatas. Ini dimungkinkan karena sistem dalam waralaba dituntut untuk mudah dalam pengaplikasian sehingga calon Franchisee dapat menduplikasinya. Salah satu unsur penting dalam suatu bisnis waralaba adalah tentang perjanjian. Di dalam dunia waralaba, perjanjian adalah salah satu item yang tidak dapat dihilangkan. Melalui perjanjianlah, hubungan hukum antara Franchisor (Pemberi Waralaba) dan Franchisee (Penerima Waralaba) diatur. Melalui perjanjian pulalah, bisnis waralaba lahir. Kerjasama bisnis dengan model waralaba ini merupakan kerjasama yang dilandaskan pada asas kepercayaan dan transparansi. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai waralaba di Indonesia saat ini antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan peraturan turunannya yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/MDAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Salah satu instrumen hukum yang dapat dicermati adalah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba selanjutnya disebut STPW). STPW adalah salah satu instrumen hukum yang dibuat oleh pemerintah sebagai suatu perlindungan preventif di dalam bisnis waralaba. Salah satu kewajiban para pihak untuk memperoleh STPW adalah mendaftarkan perjanjian waralabanya kepada pemerintah. Persoalan yang akan muncul selanjutnya adalah kapankah suatu perjanjian Waralaba tersebut sah. Di dalam peraturan menteri tersebut, selain digunakan sebagai instrumen pembinaan, STPW juga digunakan sebagai perlindungan hukum. Terkait dengan eksistensi STPW terhadap keabsahan suatu perjanjian waralaba dan perlindungan hukum Penerima Waralaba, STPW mempunyai pengaruh secara tidak langsung terhadap eksistensi suatu perjanjian waralaba. Meskipun secara tersurat tidak ada pengaturan mengenai nasib perjanjian waralaba di apabila suatu STPW sudah tidak ada, namun dengan pelarangan suatu kegiatan waralaba terhadap pihak yang dicabut STPW-nya dapat mengancam eksistensi suatu perjanjian waralaba.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK - 2 TH 47 / 12 Mau u
Uncontrolled Keywords: franchise, agreement, STPW, excistence of franchise agreement
Subjects: H Social Sciences > HF Commerce > HF5428-5429.6 Retail trade
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1000-1395 Commercial law
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
AKBAR HIZNU MAWANDA, 030810640 MUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorMoch. Isnaeni, Prof., Dr., S.H., MSUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Dhani Karolyn Putri
Date Deposited: 2016
Last Modified: 11 Oct 2016 08:54
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/36919
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item