PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN

JASMIN, 031043072 (2011) PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2013-jasmin-23421-7.abstr-t.pdf

Download (201kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2013-jasmin-23421-14 FULL TEXT.pdf
Restricted to Registered users only

Download (871kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Tesis ini berjudul “Pembagian Urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dalam Penatausahaan Hasil Hutan”. Isu hukum dalam penelitian ini adalah: 1. Penatausahaan Hasil Hutan. 2. Kewenangan Daerah dalam Penatausahaan Hasil Hutan. Sesuai dengan isu hukum yang dikaji, maka penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu suatu penelitian dengan mengkaji hukum positif. Hukum positif yang dikaji adalah ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 (dan perubahannya) yang berbunyi Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan Pasal 4, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang terkait dengan pemerintahan daerah, yaitu pengaturan dan pengurusan kehutanan adalah menjadi kewenangan Pemerintah. Kewenangan pemerintah (yang diberikan oleh negara) untuk mengatur dan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan adalah kewenangan yang bersifat atributif, artinya kewenangan yang memiliki pemerintah itu bersumber secara langsung dari UU Kehutanan. Kewenangan atributif yang dimiliki pemerintah itu adalah kewenangan yang bersifat otonom, dalam arti kata pemerintah sepenuhnya memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang menyangkut hutan dan kehutanan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2000 tentang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, dan Keputusan Menteri Kehutann nomor 126/Kpts-II/2003, tentang Penatausahaan Hasil Hutan. yang pernah berlaku maupun masih berlaku seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang terkait dengan hutan dan kehutanan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep (conceptual approach). Pendekatan konsep diperlukan karena di dalam peraturan terdapat norma. Norma adalah serangkaian konsep, sehingga norma dapat dipahami dengan memahami konsep. Pendekatan lainnya yang digunakan adalah pendekatan sejarah (historical approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan sejarah diperlukan untuk melacak secara historis guna memahami landasan filosifis lahirnya ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 (dan perubahannya) yang berbunyi Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan Pasal 4, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang terkait dengan pemerintahan daerah, yaitu pengaturan dan pengurusan kehutanan adalah menjadi kewenangan Pemerintah. Selain itu, pendekatan historis juga diperlukan untuk melacak secara historis bahwa Dinas Kehutanan merupakan lembaga yang mewakili pemerintah daerah dalam penatausahaan hasil hutan, yang sebelumnya adalah kantor wilayah Departemen Kehutanan secara vertikal diatasnya adalah Menteri Kehutanan. Sedangkan pendekatan kasus (case approach) adalah Pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang masih belum sempurna, sehingga masih banyak kasus-kasus pengawaan, pengamanan hasil hutan belum terselesaikan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta ada juga bahan non-hukum. Langkah-langkah penelitian ini adalah menetapkan isu hukum, menentukan aturan hukum yang relevan, menganalisis dan menginterpretasikannya untuk ditarik kesimpulan dari hasil argumentasi yang dibangun guna memberikan jawaban atas isu hukum. Dari hasil penelitian terhadap isu hukum yang dikaji dan dianalisis dapat ditemukan bahwa: Pembagian Urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Penatausahaan Hasil Hutan adalah merupakan kewajiban bersama yang memiliki tugas dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang dimaksud dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, merupakan lembaga yang mewakili Pemerintah Daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam Penatausahaan Hasil Hutan diwilayah Jawa Timur, yaitu melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kehutanan. Pemerintah Daerah tersebut, sesui prinsip otonomi daerah yang dulunya bersifat sentralistik kemudian berubah menjadi sistem otonomi daerah yang bersifat desentralisasi, segala urusan pemerintahan selain urusan yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagai urusan pemerintah pusat, itu dilimpahkan kepada daerah, itulah makna otonomi seluas-luasnya yaitu memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang diberikan oleh undang-undang. Penatausahaan Hasi Hutan adalah suatu tatanan administrasi dalam bentuk pencatatan, penerbitan dokumen dan pelaporan yang meliputi kegiatan perencanaan produksi, eksploitasi, pengolahan dan peredaran kayu. Dari bunyi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 10 UU No. 41 Tahun 1999 tersebut dapat disimpulkan beberapa hal yang prinsipil, yaitu Pertama, pengaturan dan pengurusan kehutanan adalah menjadi kewenangan Pemerintah. Kedua, kewenangan pemerintah (yang diberikan oleh negara) untuk mengatur dan mengurus hal-hal yang berkaitaan dengan hutan dan kehutanan adalah kewenangan yang bersifat atributif. Artinya, kewenangan yang memiliki pemerintah itu bersumber secara langsung dari UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999. Ketiga, kewenangan atributif yang dimiliki pemerintah itu adalah kewenangan yang bersifat otonom, dalam arti kata pemerintah sepenuhnya memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang menyangkut hutan dan kehutanan. Dari hasil analisis sebagaimana diuraikan di atas, sebagai masukan dikemukakan suatu saran tentang perlunya kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah perlu didukung dengan adanya pemahaman dan presepsi yang sama tentang pengelolaan pembangunan kehutanan. Sehingga terciptanya penatausahaan hasil hutan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai kewenangan dan peraturan yang telah ditetapkan.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK - 2 TH 44 / 12 Jas p
Uncontrolled Keywords: management of forest products, local authorities, duties and functions, division of affairs, the central government.
Subjects: J Political Science > JS Local government Municipal government
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
JASMIN, 031043072UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorDina Sunyowati, Dr., S.H., M.HumUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Dhani Karolyn Putri
Date Deposited: 2016
Last Modified: 12 Oct 2016 01:48
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/36922
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item