BADRUT TAMAM, 031141021 (2013) AJARAN SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KOlUJPSI W INDONESIA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-tamambadru-24652-3.abst-i.pdf Download (68kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) 7.pdf Restricted to Registered users only Download (898kB) | Request a copy

Abstract

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mensyaratkan beberapa karalieristik unsur-unsur tindak pidana yang salah satunya yakni perbuatan melawan hukum yang dalam penerapannya menjadi permasalah di dalan praktek sistem peradilan tindak pidana korupsi terutama menyangkut perbuatan melawan hukUm materil. Perbuatan melawan hukum di dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK inilah yang menjadi dasar bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan melawan formil (jormele wederrechtelijkheid) saja sebagaimana dianut KUH Pidana, melainkan juga perbuatan melawan hukum secara materi} (materiele wederrechtelijkheid). Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah: Pertama, bagaimana ajaran dan konsep tentang perbuatan melawan hukum di dalam hukum pidana Kedua, bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dalam hal teIjadinya perbuatan melawan hukum (materiele wederrechtelijkheid).Sehingga timbul rumusan masalah; a. Bagaimana perkembangan konsep sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi;b.Bagaimana implementasi konsep sifat melawan hukum dalam kasus tindak pidana korupsi; penelitian tesis im merupakan penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dari analisa yang telah dilakukan diperoleh analisa sebagai berikut; Dari sudut sumber hukumnya, sifat melawan hukum mengandung pertentangan dengan asas kepatutan, keadilan dan hukum yang hidup di masyarakat. dalam imp!ementasinya pemberantasan tindak pidana korupsi tidak sedikit pula sistem peradilan ada yang tetap menerapkan perbuatan melawan hukum materil pasca putusan Mahkamah Konstitusi dengan melalui penafsiran dan penemuan hukum (rechtsvinding) baik bersifat progresif maupun konservatif Adapun dasar pengadilan yang menerapkan perbuatan melawan hukum materi! pada tindak pi dana korupsi adalah perbuatan korupsi sebagai perbuatan terce!a yang disebabkan tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan sosial di masyarakat.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 TH 30/13 Tam a
Uncontrolled Keywords:	Unlawful acts,the Corruption
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K5000-5582 Criminal law and procedure > K5015.4-5350 Criminal law
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:	Creators NIM BADRUT TAMAM, 031141021 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Husnul Khotimah
Date Deposited:	2016
Last Modified:	11 Oct 2016 01:56
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/37085
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item