DYAH RAHAYU, 031141083 (2013) LEMBAGA PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN DALAM RANGKA MENGEMBANGKAN PASAR PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-rahayudyah-24653-3.abstr-i.pdf Download (261kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) 8.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pemenuhan kebutuhan perumahan masih menjadi permasalahan yang masih mendapat perhatian. Hingga saat ini kredit pemilikan rumah (KPR) yang diberikan oleh penyalur KPR (bank atau lembaga penyalur KPR) masih menggunakan sumber dana pihak ketiga (DPK) yang berjangka pendek seperti deposito, tabungan atau giro. Bila hal ini terus berlangsung, bank atau lembaga penyalur KPR mengalami kesenjangan pendanaan (mismacht) antara penggunaan DPK untuk keperluan KPR yang berjangka panjang, sehingga perlu diupayakan tersedianya sumber dana jangka menengah/panjang untuk memenuhi pembiayaan rumah yang layak dan terjangkau bagi seluruh keluarga Indonesia. Salah satu upayanya melalui perusahaan pembiayaan sekunder perumahan (PPSP) yang dikenal dengan nama PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (PT SMF) yang merupakan badan usaha milik negara yang bertugas mengalirkan dana jangka menengah/panjang dari pasar modal ke sektor pembiayaan perumahan melalui kegiatan sekuritisasi aset KPR dan pembiayaan kepada bank atau perusahaan pembiayaan. Hal ini sesuai dengan misi PT SMF membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan, yang dapat meningkatkan tersedianya sumber dana jangka menengah/panjang untuk sektor pembiayaan perumahan, yang memungkinkan kepemilikan rumah menjadi terjangkau bagi setiap keluarga Indonesia. Melalui penyaluran pinjaman, PT SMF menyediakan dana jangka menengah/panjang kepada bank atau lembaga penyalur KPR yang bersumber dari penerbitan surat utang di pasar modal. Sedangkan program sekuritisasi, bank menjual putus aset KPRnya kepada investor melalui proses sekuritisasi. Dalam transaksi ini, PT SMF dapat berperan sebagai koordinator global, penjamin, penata sekuritisasi dan/atau pendukung kredit. Dalam sekuritisasi aset KPR, bila Efek Beragun Aset (EBA) yang diterbitkan dalam bentuk Surat Utang, diperlukan Special Purpose Vehicle (SPV) untuk membeli kumpulan aset keuangan dari Kreditor Asal dan menerbitkan Surat Utang. Saat ini, konsep SPV belum dikenal di Indonesia, sehingga konsep yang mendekati SPV adalah Kontrak Investasi Kolektif (KIK) walaupun secara best practices berbeda. Sedangkan bila EBA yang diterbitkan dalam bentuk Surat Partisipasi, PT SMF yang bertindak sebagai Penerbit untuk dan atas nama Pemodal yang diwakili oleh Wali Amanat. Secara best practices, Surat Partisipasi merupakan bukti pemilikan secara proporsional atas Kumpulan piutang yang dimiliki bersama oleh sejumlah Pemodal yang diterbitkan oleh Penerbit. Sedangkan ditinjau karakteristiknya hampir sama dengan unit penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, sehingga dapat dinyatakan sebagai Efek.

Actions (login required)

View Item