AKIBAT HUKUM SURAT PERNYATAAN MENYETOR MODAL DALAM PERMOHONAN PENGESAHAN PERSEROAN TERBATAS

IKA ANGGRAINI, 031042111 (2012) AKIBAT HUKUM SURAT PERNYATAAN MENYETOR MODAL DALAM PERMOHONAN PENGESAHAN PERSEROAN TERBATAS. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2013-anggrainii-25151-4.abstr-.pdf

Download (622kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
13.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Dalam mendirikan suatu Persertoan Terbatas unsur modal merupakan unsur yang sangat penting, sebab Perseroan Terbatas selain memiliki hak dan kewajiban, Perseroan Terbatas juga harus memilki harta kekayaan tersendiri. Dalam prakteknya banyak pendiri yang tidak memenuhi unsur penting tersebut diatas dengan salah satu cara menggunakan Surat Pernyataan Menyetor Modal pada saat pendirian perseroan terbatas. Memang secara prosedural Surat Pernyataan Menyetor Modal tersebut diperbolehkan akan tetapi secara kebenaran materiil Surat Pernyataan Menyetor Modal itu diragukan. Penggunaan Surat Pernyataan Menyetor Modal inilah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah akibat hukum Surat Pernyataan Menyetor Modal Dalam Permohonan Pengesahan Perseroan Terbatas dan Apakah Surat Pernyataan Menyetor Modal merupakan alat bukti penyetoran sah atau tidak. Hasil penelitian yang di dapat dalam penelitian ini adalah apabila para pendiri dalam mengajukan permohonan pengesahan di Menkumham menggunakan Surat Pernyataan Menyetor Modal untuk status hukumnya dan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan atau diambil tetap sah dan mengikat baik untuk perseroan sendiri maupun pihak lain yang mempunyai hubungan dengan perseroan sedangkan Pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap kerugian-kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab tanggung renteng dari seluruh organ perseroan. Setelah kita teliti Surat Pernyataan Menyetor Modal bukan merupakan alat bukti penyetoran sah

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TMK 142/12 Ang a
Uncontrolled Keywords: The procedure of ratification, the deposit evidence
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1000-1395 Commercial law
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsNIM
IKA ANGGRAINI, 031042111UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN / NIDK
Thesis advisorAgus WidyantoroUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Husnul Khotimah
Date Deposited: 2016
Last Modified: 26 Sep 2016 10:17
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/37111
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item