CHRISTOPHORUS BANUNAEK, 031042147 (2012) TANGGUNG GUGAT PERUSAHAAN PEMERINGKAT ATAS KETERLAMBATAN PUBLIKASI HASIL PEMERINGKATAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-banunaekch-25175-7.abstr-k.pdf Download (544kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) 17.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Setiap klasifikasi efek bersifat utang wajib memperoleh hasil pemeringkatan dan emiten wajib menyampaikan hasil pemeringkatan atas efek yang bersifat utang kepada Bappepam-LK, wali amanat dan bursa efek dimana efek bersifat utang tersebut dicatatkan, apabila hasil pemeringkatan efek ini terlambat dipublikasi maka Bappepam-LK dapat mengenakan sanksi terhadap emiten, dalam kaitan ini menarik untuk dikaji mengenai hubungan hukum antara perusahaan pemeringkat dengan perusahaan terperingkat serta mengenai upaya hukum dan tanggung gugat terhadap perusahaan pemeringkat. Untuk itu dalam penelitian ini dirumuskan 2 permasalahan, yaitu: (1) Apakah perusahaan pemeringkat bertanggung gugat terhadap kerugian yang diderita oleh perusahaan terperingkat atas keterlambatan publikasi hasil pemeringkatan; (2) Apakah upaya hukum yang ditempuh oleh perusahaan terperingkat akibat keterlambatan Penyampaian Laporan Pemeringkatan Atas Efek bersifat Utang. Untuk dapat menjawab permasalahan tersebut, maka digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tanggung gugat perusahaan pemeringkat akibat keterlambatan publikasi hasil pemeringkatan dan menganalisis upaya hukum yang ditempuh oleh perusahaan akibat keterlambatan publikasi hasil pemeringkatan. Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) tanggung gugat perusahaan pemeringkat akibat keterlambatan publikasi hasil pemeringkatan dapat diajukan oleh pihak perusahaan terperingkat dengan cara menggugat perusahaan pemeringkat efek kepengadilan negeri berdasarkan dalil wanprestasi, dalam hal ini pihak perusahaan terperingkat dapat menuntut ganti biaya rugi dan bunga akibat keterlambatan penyampaian hasil pemeringkatan efek; 2) upaya hukum yang ditempuh oleh perusahaan terperingkat akibat keterlambatan publikasi pemeringkatan yakni, mengajukan gugatan ke pengadilan negeri terhadap perusahaan pemeringkat efek atas dasar wanprestasi dan mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara terhadap putusan Bappepam-LK dengan dalil-dalil sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

Actions (login required)

View Item