ROZY ALIFIAN MUKHTAR, 031042152 (2012) KEWENANGAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA ATAU PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT TERHADAP NOTARIS. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-mukhtarroz-25758-4.abstr-).pdf Download (177kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2013-mukhtarroz-25758-full text.pdf Restricted to Registered users only Download (587kB) | Request a copy

Abstract

Pengawasan terhadap Notaris sangat diperlukan, agar dalam melaksanakan tugas dan jabatannya Notaris wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya. Ini berarti Notaris harus selalu menjaga segala tindak tanduknya, segala sikapnya dan segala perbuatannya agar tidak merendahkan martabatnya dan kewibawaanya sebagai Notaris. Majelis Pengawas Notaris mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap Notaris. Pemberian sanksi terhadap Notaris juga ditujukan untuk melindungi masyarakat dari tindakan Notaris yang dapat merugikan masyarakat, misalnya membuat akta yang tidak melindungi hak-hak yang bersangkutan sebagaimana yang tersebut dalam akta. Dalam Pasal 85 UUJN ditentukan ada 5 (lima) jenis sanksi, yaitu: teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Pada dasarnya tidak semua Majelis Pengawas mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi, yaitu Majelis Pengawas Daerah (MPD) tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun. Sementara Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dapat menjatuhkan sanksi teguran lisan atau tertulis. Sedangkan Majelis Pengawas Pusat (MPP) dapat menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara. Sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan Notaris dan pemberhentian dengan hormat dari jabatan Notaris hanya dapat dilakukan oleh Menteri atas usulan MPP.

Actions (login required)

View Item