MUHAMMAD ARDHIAS ABIYASA, 031042157 (2012) PENDAFTARAN DAN PEMISAHAN SERTIPIKAT YANG SEBAGIAN TELAH DIJUAL. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-abiyasamuh-25761-6.abstr-).pdf Download (168kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2013-abiyasamuh-25761-full text.pdf Restricted to Registered users only Download (603kB) | Request a copy

Abstract

Pengaturan mengenai pertanahan sebelum diundangkannya UUPA tunduk pada aturan pemerintah penjajahan, sehingga di dalam negara terjadi dualisme hukum agraria, yaitu hukum agraria kolonial dan hukum agraria nasional berlaku untuk masyarakat Pribumi dengan mendasarkan pada hukum adatnya. UUPA sebagai dasar hukum yang mengatur mengenai pertanahan, di harapkan tidak terjadi suatu permasalahan berkaitan dengan pertanahan, karena adanya suatu kepastian hukum. Namun kenyataannya masih banyak dijumpai kasus mengenai pertanahan bahkan kasusnya sampai ke meja pengadilan sebagaimana kasus peralihan hak atas tanah ketika pembeli meminta agar sertipikat dipisah, namun ditolak bahkan tidak mengakui terjadinya jual beli tersebut. Tesis ini memfokuskan pada pendaftaran dan pemisahan sertipikat yang sebagian telah dijual. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil pembahasannya adalah bahwa jual beli hak atas tanah tidak dibuktikan dengan akta jual beli yang dibuat oleh dan atau di hadapan PPAT adalah sah, sepanjang jual beli hak atas tanah yang telah dibuat memenuhi syarat materiil sahnya jual beli hak atas tanah, namun jual beli tersebut belum membawa akibat peralihan hak atas tanah. Peralihan hak atas tanah terjadi sejak dibuktikannya dengan akta jual beli yang dibuat oleh PPAT sebagai persyaratan formal sahnya jual beli hak atas tanah. Bidang tanah yang terdaftar dan sebagian dijual mewajibkan pemegang hak dalam hal ini penjual melakukan pemisahan bidang tanah dan sertipikat hak atas tanah sebagai dasar dibuatnya akta jual beli di hadapan PPAT. Perlindungan hukum pembeli bidang tanah yang merupakan bagian tanah yang telah terdaftar tidak dengan sendirinya hak kepemilikan itu pisah, namun terlebih dahulu dilakukan pemisahan oleh pemegang hak atas tanah. Pemegang hak atas tanah ternyata menolak untuk melakukan pemisahan dengan alasan tidak pernah menjual hak atas tanah miliknya. Upaya yang ditempuh oleh pembeli yaitu mengadakan musyawarah dengan penjual agar bersedia untuk melakukan pemisahan hak atas tanah beserta sertipikat hak atas tanah. Langkah berikutnya yaitu mengajukan gugatan ke pengadilan negeri disertai permohonan agar dalam putusannya memerintahkan pemegang hak yaitu penjual untuk melakukan pemisahan atau memberi kuasa kepada pembeli untuk menghadap kepada Kantor Pertanahan agar dilakukan pemisahan bidang tanah untuk dijadikan dasar dibuatnya akta jual beli hak atas tanah.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 TMK 156 12 Abi p
Uncontrolled Keywords:	jual beli hak atas tanah, pendaftaran tanah, sertifikat pemisahan
Subjects:	H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD101-1395.5 Land use Land tenure H Social Sciences > HF Commerce > HF5437-5444 Purchasing. Selling. Sales personnel. Sales executives
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:	Creators NIM MUHAMMAD ARDHIAS ABIYASA, 031042157 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Hj. Sri Hajati, Prof., Dr., SH., M.S UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Duwi Prebriyuwati
Date Deposited:	2016
Last Modified:	06 Sep 2016 00:18
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/37150
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item