PEMEKARAN WILAYAH KERJA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

IKMA SABSYIESTY, 031042058 (2012) PEMEKARAN WILAYAH KERJA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2013-sabsyiesty-26082-4.abst-t.pdf

Download (508kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2013-sabsyiesty-26082-full text.pdf
Restricted to Registered users only

Download (836kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Penulisan tesis ini berjudul PEMEKARAN WILAYAH KERJA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH, yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa apakah PERKABAN (Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional) tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum pemekaran wilayah kerja Kantor Pertanahan, khususnya Kantor Pertanahan Kota Surabaya, terhadap wilayah kerja PPAT. Untuk mencapai tujuan penelitian dipergunakan metode penelitian dengan tipe penelitian doctrinal research, yakni tipe penelitian hukum yang berusaha untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab issue hukum yang dihadapi dengan menggunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dibahas; pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu pendekatan dengan berdasarkan dari pendapat para ahli, pandangan–pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas, dan studi kasus (case study) yaitu contoh kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemekaran wilayah kerja Kantor Pertanahan, khususnya Kantor Pertanahan Kota Surabaya, bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur daerah kerja atau wilayah jabatan PPAT meliputi seluruh wilayah kabupaten / kota. Selain itu, tindakan pemekaran wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Surabaya dapat menimbulkan cacat hukum atau cacat administratif dalam akta PPAT

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK TMK.115/12 Sab p
Uncontrolled Keywords: Pemekaran Wilayah Kerja, Kantor Pertanahan, PPAT
Subjects: J Political Science > JS Local government Municipal government
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K115-130 The legal profession
K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB1468-1550 Social laws and legislation. Welfare. Charities
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsEmail
IKMA SABSYIESTY, 031042058UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorAGUS SEKARMADJI, Dr., S.H., M.HumUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Duwi Prebriyuwati
Date Deposited: 2016
Last Modified: 05 Sep 2016 22:06
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/37160
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item