IMAM MAHMUDI KURNIAWAN, 031042001 (2012) OBYEK JAMINAN BERUPA SATUAN RUMAH SUSUN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-kurniawani-26300-3.abstr-i.pdf Download (119kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2013-kurniawani-26300-full text.pdf Restricted to Registered users only Download (473kB) | Request a copy

Abstract

Undang-undang Nomor 20 tahun 2011 Tentang Rumah Susun merupakan revisi dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun. Undang-Undang Rusun 1985 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, kebutuhan masyarakat dan kebutuhan setiap orang dan partisipasi masyarakat sehingga perlu diganti. Sehingga timbul pertanyaan mengenai ; Apa karakteristik satuan rumah susun sebagai objek jaminan; Lembaga jaminan apa yang membebani satuan rumah susun. Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis hak satuan rumah susun yang dapat dijadikan objek jaminan dan untuk mengetahui dan menganalisa lembaga jaminan yang membebani satuan rumah susun sebagai ojek jaminan. Penulisan tesis ini menggunakan 2 (dua ) macam pendekatan yaitu statute approach dan conceptual approach . statute approach, dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa Bahwa didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 terdapat 2 (dua) hak satuan rumah susun antara lain tanah hak milik dan tanah wakaf. Rumah susun yang dapat dibebani hak tanggungan adalah hak atas tanah yang penguasaannya berdasarkan hak milik atau hak guna bangunan. Dan rumah susun yang dapat dibebani atau dijadikan jaminan fidusia adalah hak atas tanah yang penguasaannya berdasarkan hak pakai atas tanah negara. Diatur dalam Pasal 47 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 ;SHM sarusun dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Actions (login required)

View Item