PERSYARATAN KANDUNGAN LOKAL (LOCAL CONTENT REQUIREMENTS) DI INDONESIA DAN KAITANNYA DENGAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DI BIDANG INVESTASI

ESTY HAYU DEWANTY R.K., 031141058 (2013) PERSYARATAN KANDUNGAN LOKAL (LOCAL CONTENT REQUIREMENTS) DI INDONESIA DAN KAITANNYA DENGAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DI BIDANG INVESTASI. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2013-estyhayude-26700-10.bab-p.pdf

Download (342kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2013-estyhayude-26700-12.full text.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

1. Kebijakan local content requirements di Indonesia dituangkan dalam Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dengan tujuan untuk memberdayakan produk nasional dengan prosentase kandungan lokal tertentu demi melindungi industri domestik dari serbuan produk impor (national protection). Kebijakan ini diterapkan Pemerintah melalui regulasi nasionalnya, salah satunya adalah Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 16/M-Ind/Per/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri. Jaminan untuk melindungi kepentingan nasional masing-masing negara merupakan kebebasan setiap negara yang terwujud dalam prinsip kedaulatan negara, namun kedaulatan tersebut tidak mutlak. Negara hanya diberikan kedaulatan untuk menentukan kebijakan penanaman modalnya sepanjang tidak menimbulkan hambatan perdagangan. 2. Setiap negara yang menghendaki masuknya penanaman modal asing harus mematuhi prinsip national treatment yang mensyaratkan kepada host country untuk memberi perlakuan sama antara investor/investasi asing dan investor/investasi lokal. Adanya penerapan local content requirements di Indonesia merupakan pelanggaran terhadap prinsip national treatment yang diatur dalam Article III:4 GATT 1994 dan Annex 1A TRIMs. Beberapa opsi yang dapat ditawarkan sebagai alternatif solusi inkonsistensi Indonesia sebagai pihak yang telah meratifikasi WTO dan TRIMs adalah dengan (a.) country specific exception yang diberikan dengan cara mengecualikan atau membatasi partisipasi investor asing pada bidang-bidang usaha industri tertentu atas dasar perekonomian nasional dan kebijakan sosial; (b.) mekanisme notifikasi yang memegang peranan penting terkait investasi karena pembatasan yang telah dinotifikasikkan dapat terus dilanjutkan dan terbebas dari tuntutan hukum yang diajukan oleh negara lain atas pelanggaran TRIMs; (c.) prinsip transparansi yang terwujud dalam sikap negara anggota untuk mendukung keterbukaan dalam mencapai keberhasilan TRIMs. Selain untuk mendukung komitmen suatu negara, penerapan prinsip transparansi juga sebagai faktor yang dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK - 2 THB 12/13 Est p
Uncontrolled Keywords: Local Content Requirements, Perjanjian Internasional, Investasi
Subjects: H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K524-525 Treaties and other international agreements
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Hukum Bisnis
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
ESTY HAYU DEWANTY R.K., 031141058UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorMas Rahmah, Dr., S.H., M.H., LL.M.UNSPECIFIED
Depositing User: Nn Duwi Prebriyuwati
Date Deposited: 06 Sep 2016 05:48
Last Modified: 06 Sep 2016 05:48
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/37189
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item