REKRUITMEN ELITE BIROKRASI PADA PEMERINTAH KOTA TOMOHON

Valri Giscard Mangerongkonda, 071144019 (2013) REKRUITMEN ELITE BIROKRASI PADA PEMERINTAH KOTA TOMOHON. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2013-mangerongk-27107-9.abstr-k.pdf

Download (286kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2013-mangerongk-27107-1.full text.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Desentralisasi yang diberlakukan di Indonesia sejak diberlakukannya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa nuansa politik baru dalam sistem demokrasi indonesia khususnya di tingkat daerah dimana rekrutmen kepala daerah harus melalui proses politik dengan melakukan pemilihan langsung kepala daerah oleh rakyat. Melalui sistem desentralisasi, daerah telah diberikan kewenangan penuh oleh pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Kepala daerah sebagai pengendali pemerintahan tertinggi di tingkat daerah dalam jabatannya otomatis melekat kekuasaan penuh dalam proses pengambilan keputusan. Namun otoritas yang dimiliki pada pelaksanaannya cenderung disalahgunaan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok. Hal ini terlihat dalam penelitian yang telah peneliti lakukan di salah satu kota di Indonesia tentang rekrutmen elit birokrasi sebagaimana pada pemerintah Kota Tomohon. Dari hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa proses rekruitmen elit birokrasi pada pemerintah Kota Tomohon dalam kepemimpinan JR pasca pemilihan kepala daerah periode 2010-2015, dipenuhi dengan intervensi yang kental serta diwarnai dengan praktek patronage system. Proses rekrutmen elit birokrasi dalam jabatan struktural pada pemerintah Kota Tomohon dalam kepemimpinan JR, juga dipengaruhi oleh hubungan kedekataan antar pihak yang saling mempunyai kepentingan politik dalam jabatan tersebut dan belum sepenuhnya mengakomodir prinsip merit system, sehingga mekanisme rekruitmen pejabat birokrasi yang menyimpang tersebut berpengaruh pada tujuan organisasi atau kelembagaan daerah mengakibatkan penyelenggarakan pemerintahan belum berjalan sesuai harapan sebagaiaman terlihat dalam proses rekrutmen elit birokrasi Kota Tomohon.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK - 2 TP. 16/13 Man r
Uncontrolled Keywords: Bureaucracy, Local Government, Bureaucratic Elites, Patronage Systems, Recruitment Bureaucracy.
Subjects: J Political Science > JF Political institutions (General)
J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions: 07. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Magister Ilmu Politik
Creators:
CreatorsEmail
Valri Giscard Mangerongkonda, 071144019UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorBudi Prasetyo, Dr., Drs., M.SiUNSPECIFIED
ContributorSiti Aminah, Dr., Dra., MAUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Duwi Prebriyuwati
Last Modified: 08 Aug 2016 08:56
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/37295
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item