PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PRIVASI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL TERKAIT PEMBERITAAN OLEH PERS

RICKI BERLI GANI, 031141013 (2013) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PRIVASI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL TERKAIT PEMBERITAAN OLEH PERS. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2013-ganirickib-27181-3.abstr-k.pdf

Download (277kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2013-ganirickib-27181-1.full text.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Hak kebebasan pers yang merupakan cerminan dari hak kebebasan berpendapat, berekspressi dan mendapatkan informasi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Pers sebagai lembaga sosial dalam masyarakat di media massa memiliki fungsi positif yang sangat penting untuk perkembangan masyarakat. Namun dibalik kebebasan dan fungsi positif pers tersebut tidak luput dari hal negatif, seperti mengenai pemberitaan kejahatan terlalu berlebihan, pemberitaan yang bersifat sensasional, mengarah kepornografi, menyalahkan seseorang atau kelompok masyarakat dan lain-lain yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Dalam pemberitaan tersebut tidak jarang melanggar hak privasi korban kekerasan seksual dalam pemberitaan pers dimedia massa. Untuk itu diperlukan perlindungan akan hak privasi tersebut, dimana korban kekerasan seksual sendiri sudah menderita akibat kejadian yang dialaminya menjadi korban kekerasan seksual. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pertama, perkembangan dan kemajuan teknologi terutama dalam teknologi informasi membuat kesempatan melakukan pelanggaran terhadap privasi seseorang sangat sering terjadi. Pelanggaran tersebut tidak hanya dilalukan oleh perorangan, badan hukum seperti pers pun dapat melakukan perbuatan melanggar hak privasi tersebut, terlebih kepada korban kekerasan seksual hal ini dikarenakan pengaturan privasi dalam ketentuan hukum Indonesia tidak diatur secara khusus dan kedua, pertanggungjawaban seseorang dalam karena terpenuhinya tindak pidana dimana suatu tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana (asas legalitas) dan dipenuhinya juga pertanggungjawaban pidana (asas tiada pidana karena tiada kesalahan).

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TH. 63/13 Gan p
Uncontrolled Keywords: Protection of Privacy Rights - Responsibility Pers
Subjects: H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare > HV1-9960 Social pathology. Social and public welfare. Criminology > HV6001-7220.5 Criminology > HV6250-6250.4 Victims of crimes. Victimology
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K133 Legal aid. Legal assistance to the poor
P Language and Literature > P Philology. Linguistics > P87-96 Communication. Mass media
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
RICKI BERLI GANI, 031141013UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorAstutik, S.H., M.HUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Duwi Prebriyuwati
Date Deposited: 2015
Last Modified: 08 Aug 2016 02:54
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/37317
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item