DWI PURWANTI, 031141179 (2013) GANTI KERUGIAN HAK ATAS TANAH AKIBAT ADANYA KEGIATAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM : Analisis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-purwantidw-27199-3.abstr-k.pdf Download (91kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2013-purwantidw-27199-1.full text.pdf Restricted to Registered users only Download (494kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini mengunakan tipe penelitian hukum Normatif, dimana untuk menjawab isu hukum yang ada dalam latar belakang maka penulis akan mengkaji peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu tentang kepemilikan atas tanah timbul dan peralihannya.. Adapun judul penelitian ini adalah Ganti Kerugian Hak Atas Tanah Akibat Adanya Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Analisis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum) dengan rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri atas dua yakni Status Hak atas Tanah akibat adanyakegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Ganti Kerugian yang akan diberikan kepada pemilik hak atas tanah dalam kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Kegiatan musyawarah penetapan ganti kerugian yang diatur dalam UU No.2 Tahun 2012 khususnya dalam Pasal 37 menjelaskan bahwa musyawarah dilakukan oleh pihak lembaga pertanahan dengan pihak berhak. Di mana musyawarah tersebut akan dilaksanakan paling lama 30 (tiga Puluh0 hari kerja sejak hasil penilaian dari penilai disampaiakan kepada lembaga pertanahan untuk ditetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarakan penilaian ganti kerugian yang telah disepakati bersama oleh pihak berhak dengan pihak lembaga pertanahan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa musyawarah dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempunyai makna penting dalam dua hal. Pertama, menentukan dapat atau tidaknya pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dan kedua, menentukan bentuk dan besarnya ganti rugi yang akan diterima oleh pihak berhak atas tanah. Musyawarah dalam konteks pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus dipahami dan dikaitkan dengan kesepakatan sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian sebagai mana tertuang dalam Pasal 1320 BW. Menurut Pasal 1320 BW untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yaitu : (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, (2) cakap untuk membuat suatu perikatan, (3) suatu hal tertentu dan (4) suatu sebab yang halal. Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subyektif menyangkut subyek perjanjian. Dua syarat terakhir disebut syarat obyektif karena menyangkut obyek perjanjian. Sebuah perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif dapat dibatalkan, artinya salah satu atau para pihak dapat mengajukan permohonan bahwa perjanjian yang dibuatnya untuk dibatalkan.

Actions (login required)

View Item