PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI DAN BUMN TERKAIT TINDAK PIDANA KORUPSI

JULIYANTO ANGGRAT, 031141067 M (2013) PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI DAN BUMN TERKAIT TINDAK PIDANA KORUPSI. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2013-anggratjul-27221-3.abst-i.pdf

Download (82kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2013-anggratjul-27221-full text.pdf
Restricted to Registered users only

Download (487kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Konsep keuangan Negara di dalam BUMN merupakan keuangan Negara yang dipisahkan dari APBN yang kemudian pengelolaanya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Masih banyak yang belum memahami definisi tersebut dengan memasukan keuangan BUMN itu sebagai keuangan Negara sehingga apabila timbul kerugian pada BUMN maka merupakan kerugian pada Negara. Direksi sebagai pemimpin BUMN sering kali dimintakan pertanggungjawaban terhadap kerugian dengan dilaporkannya direksi melakukan tindak pidana korupsi, walaupun direksi itu telah melakukan tindakan yang telah sesuai dengan peraturan perundangundangan dan juga menjalankan dengan itikad baik. Penelitian ini dilakukan dengan mengunakan metode penelitian hukum yang dianalisa secara normatif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Direksi sebagai pemimpin suatu BUMN apabila melakukan tindakan yang sesuai dengan peraturan perundangundangan dan juga melakukannya dengan itikad baik maka direksi dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban, prinsip yang dapat membebaskan direksi dari petanggungjawaban yang dikenal dengan prinsip business judgement rule yaitu direksi tidak dapat dibebani tanggungjawab atas akibat-akibat yang timbul karena telah diambilnya suatu pertimbangan bisnis oleh anggota direksi yang bersangkutan dan meskipun pertimbangan tersebut keliru, kecuali dalam hal-hal tertentu, sehingga bila terjadi kerugian atas pertimbangan bisnis yang dilakukan dengan prinsip business judgement rule maka itu merupakan resiko bisnis.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 THD. 10/13 Ang p
Uncontrolled Keywords: Liability, Directors, Corruption.
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD3611-4730.9 Industrial policy. The state and industrial organization Including licensing of occupations and professions, subsidies, inspection, government ownership, municipal services
H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare > HV1-9960 Social pathology. Social and public welfare. Criminology > HV6001-7220.5 Criminology > HV6035-6197 Criminal anthropology
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
JULIYANTO ANGGRAT, 031141067 MUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorNur Basuki Minarno, Prof., Dr., S.H., M.HumUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Duwi Prebriyuwati
Date Deposited: 2016
Last Modified: 04 Sep 2016 11:33
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/37335
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item