WIDYANTI SEPTA PUSPITA SARI, 031141005
(2013)
PENOLAKAN HAKIM ATAS PERMOHONAN PAILIT TERHADAP DEBITOR YANG MEMENUHI SYARAT FORMAL KEPAILITAN.
Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Abstract
Syarat formal kepailitan diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 2 Ayat (l) yaitu debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Syarat tersebut dipermudah lagi dengan adanya pembuktian sumir atau pembuktian sederhana dalam Pasal 8 Ayat (4), yaitu permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabiJa terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (l) telah dipenuhi. Kemudahan syarat formal ditakutkan akan disalahgunakan untuk menjadikan lembaga kepailitan sebagai alat untuk membangkrutkan sebuah usaha. Pendekatan masalah yang digunakan adalah statute approach dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait isu hukum; conceptual approach yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam Hmu hukum; case approach dengan menganalisis kasuskasus hukum atau putusan pengadilan. Berdasarkan hukum progresif, hukum tidak hanya berorientasi pada peraturan, melainkan pada kreatifitas pelaku hukum untuk mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepal. Hukum bermuara pada keadilan, sehingga penegakan hukum, khusunya di bidang kepailitan harus mencerminkan asas keadilan. Tugas hakim bukan hanya sebagai corong undangundang, tetapi harus menggali nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan hal-hal tersebut, diperkuat lagi dengan beberapa Putusan Mahkamah Agung, maka hakim dapat menolak permohonan pailit terhadap debitor yang memenuhi syarat-syarat formal kepalitan.
Actions (login required)
 |
View Item |
