TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM MEMAJUKAN PENDIDIKAN

IVANIUS TUBA NETO, 031043115 (2012) TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM MEMAJUKAN PENDIDIKAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2013-netoivaniu-27701-3.abst-k.pdf

Download (108kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2013-netoivaniu-27701-FULL TEXT.pdf
Restricted to Registered users only

Download (586kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Pelayanan publik merupakan hak setiap orang dan merupakan suatu kewajiban dari badan hukum publik untuk memberikan pelayanan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, namun kenyataannya masih banyak kendala di lapangan yang mengalami kesulitan dalam hal memperoleh pelayanan yang merupakan haknya tersebut. Hasil yang di dapat dari penelitian ini adalah bahwa ruang lingkup pelayanan administratif meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pelayanan barang publik tersebut meliputi pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan. Pelayanan publik meliputi pelayanan barang, pelayanan jasa dan pelayanan administratif dalam konteks prinsip-prinsip good governance khususnya asas kepastian hukum dan keterbukaan salah satu di antaranya yaitu pelayanan izin usaha, yang berarti dalam memberikan pelayanan administratif tersebut, masyarakat yang membutuhkan memperoleh pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk perlindungan hukum. Perlindungan hukum berarti perbuatan untuk memberikan perlindungan dari segi peraturan perundang-undangan.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 THP.04/13 Net t
Uncontrolled Keywords: Pelayanan publik, perlindungan hukum, dan good governance
Subjects: H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare > HV1-9960 Social pathology. Social and public welfare. Criminology > HV40-69 Social service. Social work. Charity organization and practice
J Political Science > JS Local government Municipal government
L Education > L Education (General) > L7-991 Education (General)
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
IVANIUS TUBA NETO, 031043115UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorEmanuel Sujatmoko, Dr., S.H., M.HUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Duwi Prebriyuwati
Date Deposited: 2016
Last Modified: 15 Aug 2016 12:41
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/37457
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item