TANGGUNG GUGAT PERUSAHAN PERTAMBANGAN DALAM PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN

ALVIAN PRADANA LIAMBO, 031141097 (2013) TANGGUNG GUGAT PERUSAHAN PERTAMBANGAN DALAM PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2013-liamboalvi-27724-4.abstr-k.pdf

Download (234kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2013-liamboalvi-27724-full text.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Indonesia memiliki kawasan hutan yang tersebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, Salah satunya adalah yang terletak di provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan SK.465/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan di Sulawesi Tenggara seluas ± 110.105 (Seratus Sepuluh Ribu Seratus Lima) Ha dan Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 115.111 (Seratus Lima Belas Ribu Seratus Sebelas) Ha di Provinsi Sulawesi Tenggara. Wilayah hutan ini digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, guna mewujudkan isi daripada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD RI 1945) pada Pasal 33 ayat (3). Berdasarkan fenomena yang terjadi di kawasan hutan, Kompleks Lalindu dibutuhkan satuan acuan peraturan yang mengatur tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kawasan Hutan Produksi yang merupakan Wilayah Izin Usaha Pertambangan. Pembentukan regulasi yang mengatur tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, salah satu metode untuk mengurangi bahkan mencegah kerusakan lingkungan di Kawasan Hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis hubungan hukum perusahan pertambangan dalam pengelolaan kawasan hutan, mengkaji dan menganalisis bentuk tanggung gugat perusahan pertambangan dalam gugatan ganti rugi jika terjadi kerusakan lingkungan dalam kawasan hutan. Dari hasil penelitian dan analisis statute approach dan conceptual approach menunjukkan bahwa hubungan hukum yang mendasari perusahaan pertambangan dalam pengelolaan kawasan hutan haruslah sesuai dengan ketentuan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan berdasarkan peraturan Menteri Kehutanan tentang pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sehingga dapat dijadikan sebagai landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan yang berada di wilayah hukum indonesia pada umumnya dan wilayah Sulawesi Tenggara pada khususnya. Bentuk tanggung gugat perusahaan pertambangan atas kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan di kawasan hutan dapat dilihat dari pemerintah memberikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan kepada perusahaan Pertambangan untuk melakukan pengelolaan bahan galian. Sehingga objek gugatan ialah kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian terhadap masyarakat sekitar kawasan hutan akibat adanya pengelolaan kawasan hutan. Penyelesaian sengketa lingkungan ini didasarkan pada asas pencemar membayar sehingga rasa keadilan bagi masyarakat yang terkena dampak langsung akibat adanya pengelolaan pertambangan di kawasan hutan dapat terpenuhi haknya atas rasa aman dan berwawasan lingkungan guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TH. 38/13 Lia t
Uncontrolled Keywords: Prosecution responsibility, Mining Corporation, Forest area
Subjects: G Geography. Anthropology. Recreation > GE Environmental Sciences > GE300-350 Environmental management
H Social Sciences > HF Commerce > HF5001-6182 Business
S Agriculture > SD Forestry
T Technology > TN Mining engineering. Metallurgy
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsEmail
ALVIAN PRADANA LIAMBO, 031141097UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorYohanes Sogar Simamora, Prof.Dr., S.H.,M.HumUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Duwi Prebriyuwati
Date Deposited: 2016
Last Modified: 04 Sep 2016 11:39
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/37479
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item